DPR Ingatkan Hadi, Pejabat Pertanahan Bukan Penegak Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengkritik kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto yang mendandani pegawainya dengan atribut seperti militer. Kata Junimart, atribut tersebut tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN, termasuk dalam pemberantasan mafia tanah.

"Pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan penegak hukum maupun penyidik," tegas Junimart, Kamis (28/7).

Politisi PDIP ini menegaskan, yang diperlukan pegawai Kementerian ATR/BPN bukan baret dan tongkat komando. Namun pikiran dan hati agar bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat, serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan.

Baca juga : Subur Ingatkan Pentingnya Sinergitas Kehidupan Beragama Dan Bernegara

Karena itu, dia mempertanyakan kerangka acuan serta urgensi dari gebrakan Hadi untuk para pejabat maupun pegawai Kementerian ATR/BPN tersebut. "Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/Kepala BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya dan apa filosofinya?" herannya.

Dia berharap, Kementerian ATR/BPN fokus pada tupoksinya dalam memperjuangkan hak rakyat atas tanah. "Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando, signifikan nggak hasil kerjanya," ucapnya.

Hadi meluncurkan seragam baru untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ATR/BPN, di The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7). Dalam foto yang dirilis situs resmi Kementerian ATR, seragam baru itu berwarna krem dengan tambahan atribut ala militer berupa baret, tongkat komando, dan tanda pangkat. Seragam baru ini dipakai oleh para Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN di tingkat provinsi, dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di tingkat kabupaten/kota.

Baca juga : Ingatkan Reputasi Polri, Trimedya Pertanyakan Senjata Bharada E 

Hadi menjelaskan, penambahan atribut tongkat komando dan baret agar para Kakanwil dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya. Hadi pun sudah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. Menurut Hadi, tongkat komando dan baret sebagai simbol kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah.

"Kan nanti ketemu dengan Kapolres, Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi), Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Kajari-Kajari itu kan pakai tongkat juga," jelas Hadi.

Untuk tanda pangkat, kata Hadi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Ia hanya mengubah warnanya menjadi biru agar terlihat lebih kontras.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.