Dark/Light Mode

Kerap Disalahgunakan Oknum Pejabat

Jalur PTN Mandiri, Hapus!

Rabu, 24 Agustus 2022 07:50 WIB
Petugas KPK membawa Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani selaku tersangka untuk dihadirkan dalam konferensi pers hasil kegiatan tangkap tangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (21/8/2022). (Foto: Tedy Kroen/RM)
Petugas KPK membawa Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani selaku tersangka untuk dihadirkan dalam konferensi pers hasil kegiatan tangkap tangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (21/8/2022). (Foto: Tedy Kroen/RM)

 Sebelumnya 
“Kalau tidak bisa disetop, tesnya samakan dengan UMPTN. Samakan. Jatahnya, misalnya fakultas ekonomi 200 orang, selebihnya berapa mau diambil. Inilah yang jadi mandiri,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendesak jalur mandiri PTN dihapus saja dan diganti dengan tes seleksi resmi yang bisa dilaksanakan bertahap dengan biaya semester progresif. Sehingga penerimaan mahasiswa ini jelas dan terukur.

“Tidak terjadi lobi-lobi bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru, namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN,” jelas Dede.

Baca juga : PDI Perjuangan Dukung Penjabat Gubernur Pilihan Jokowi

Dede mengatakan, penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini adalah kebijakan affirmasi kepada PTN untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus.

Misalnya, dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lainnya. Namun, kebijakan ini tercoreng oleh oknum pejabat yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya.

Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membuat sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang transparan dan melalui online yang tertata dengan baik.

Baca juga : Kurangi Beban APBN, Mekanisme Penyaluran Subsidi Harus Dibenahi

Sistem ini harus dimulai sejak proses seleksi, ujian, pengumuman mahasiswa yang lulus, pendaftaran ulang himgga proses pembayaran.

Seluruhnya harus dibuat terang benderang untuk menghidari adanya oknum yang menyalahgunakan proses penerimaan jalur mandiri ini untuk kepentingan pribadi.

“Ini harus cepat dan menjangkau 122 PTN di seluruh Indonesia. Jadi Mas Menteri, tolong segera bertindak demi Indonesia,” pintanya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.