Lestari Harap Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Diperkuat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pengawasan dan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, perlu diperkuat. Upaya ini untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia.

"Para pemangku kepentingan harus mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, demi mewujudkan prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/9).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, agar dorongan tersebut mampu mempercepat realisasi hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik, memerlukan pengawasan yang baik dari para pemangku kepentingan.

Baca juga : KPCDI: Kelas Standar Harus Dibarengi Pengawasan dan Skema Pembayaran Berkeadilan

Pada kesempatan menerima kunjungan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi) Disabilitas terkait pengajuan aspirasi untuk pencalonan Hari Kurniawan sebagai komisioner Komnas HAM, di ruang kerja Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Formasi Disabilitas untuk menitipkan aspirasinya kepada Fraksi Partai NasDem.

Eva berharap, Hari Kurniawan bisa mempersiapkan diri dengan baik agar mampu berkompetisi dengan 14 calon komisioner Komnas HAM lainnya dalam menghadapi uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan Komisi III DPR mulai Jumat (30/9).

Baca juga : Partai Garuda: Jadi Pengacara Ferdy Sambo Tak Langgar Hukum

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, Dr. Atang Irawan berpendapat, DPR harus memperhatikan kebijakan yang bersifat afirmasi terhadap penentuan jabatan komisioner Komnas HAM dalam rangka memberi ruang yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menegakkan dan perlindungan HAM.

Penegakan HAM bagi penyandang disabilitas penting untuk konsisten direalisasikan, jelas Atang, karena penyandang disabilitas kerap kali rentan dilanggar hak-haknya di area publik.

Sebagai contoh, tambah Atang, seharusnya setiap fasilitas publik memiliki ruang kebijakan untuk penyandang disabilitas, namun pada praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca juga : Dewan Pers Minta Aparat Usut Peretasan Akun 24 Awak Redaksi Narasi

Dengan terwakilinya penyandang disabilitas dalam jajaran komisioner Komnas HAM, ujar Atang, diharapkan mampu menjawab tantangan terhadap perlindungan dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas, yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Ilma Rivai (Koordinator Formasi Disabilitas Regional Jakarta), Hari Kurniawan (Pengacara, aktivis disabilitas), Angga Yanuar (Formasi Disabilitas), Ahmad Hari Yulianto (Koordinator Formasi Disabilitas Regional Jawa Tengah), Alkas dan Panji (Indonesia Deft and Hurt of Hearing Law and Advocacy/Idhola), Drs. Lutfi Mutty (Staf Khusus Waki Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat), Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Waki Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.