RI Komit Atasi Perubahan Iklim

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai bukti komitmen tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari APBN sebagai upaya untuk mengurangi emisi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana pada Standing Committee on Sustainable Developments, sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-145, di Kigali, Rwanda, Rabu (12/10). Kegiatan ini diikuti delegasi dari 116 negara yang semuanya anggota parlemen. Lebih dari 50 orang ketua parlemen berbagai negara dan seribuan anggota parlemen.

“Baru-baru ini kami menyerahkan Strategi Jangka Panjang untuk Low-Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) kepada Sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Juli 2022,” ujar politisi asal Bali tersebut, seperti keterangan yang diterima Rakyat Merdeka, ke­marin.

Baca juga : Polri Dan Masyarakat Adat Dayak Bersatu Kawal IKN

Kemudian, pada September tahun ini, sambung Putu, Indonesia telah menyampaikan Enhanced NDC (Nationally Determined Contributions Document). Dokumen tersebut menyatakan peningkatan target penurunan emisi negara dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui sumber daya dan ke­mampuan negara sendiri serta dari 41 persen menjadi 43,20 persen. Tentu saja hal tersebut harus mendapat dukungan dari dunia internasional.

“Indonesia adalah negara superpower dalam menanggulangi perubahan iklim. Kami mendorong dunia menyiapkan Climate Fund sebesar 100 miliar dolar AS untuk menanggulangi perubahan iklim,” ucapnya.

Selanjutnya, Putu menyam­paikan target pengurangan emisi di sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) atau pemanfaatan hutan dan peng­gunaan lahan diperkirakan mencapai hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Baca juga : BKSAP DPR: RI Siap Atasi Perubahan Iklim Dengan Strategi LTS-LCCR 2050

Indonesia, lanjutnya, berkomitmen dan menaruh per­hatian khusus pada program untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati. “Juga perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kualitas air laut, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan serta ketahanan dan aksesibilitas terhadap air bersih,” terangnya.

Ketua Asosiasi Museum ini menerangkan, Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau. Di antaranya percepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen biofuel berbahan kelapa sawit dan 60 persen solar.

Diakui Putu, Indonesia meru­pakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan penyumbang emisi berbasis hutan terbesar. Meski demikian, Indonesia memiliki bentangan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadi negara yang superpower da­lam menanggulangi perubahan iklim.

Baca juga : Warga DKI Kurang Puas Kinerja Anies Atasi Macet Dan Banjir

Dia bilang, sangat penting untuk menginformasikan bahwa Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. “Namun, masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional. Dan perlu digarisbawahi bahwa sektor kehutanan telah berkon­tribusi 60 persen dalam men­capai target net zero emission,” ucapnya.

Dalam forum sidang tersebut, Putu menyampaikan bahwa Indonesia mendorong regulasi kehutanan global yang tetap dan tidak mengikat guna menjaga fleksibilitas pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari.

“Yang sesuai dengan keseimbangan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi serta keunikan wilayah dan kondisi masing-masing negara,” tuturnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.