Ayo, Atasi Pungli Di Layanan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk lebih responsif dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberantas pungutan liar atau pungli.

Puan mengatakan, pungli dan kenaikan harga bahan pangan masih menjadi masalah yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Harapan rakyat, masalah-masalah tersebut kiranya dapat segera diatasi.

“Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang responsif, tanpa pungli, pupuk mudah, penghasilan masyarakat meningkat dan sebagainya,” kata Puan.

Baca juga : Ditjen Bina Marga Fokus Tingkatkan Layanan Informasi Publik

Puan menegaskan, pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diperlihatkan melalui penyelesaian berbagai urusan rakyat di segala bidang. Baik pangan, kesehatan, pen­didikan, tempat tinggal, peker­jaan layanan sosial, keamanan dan ketertiban.

Untuk itu, dia mengajak kepada para legislator untuk memaksimalkan tugas-tugas konstitusionalnya dalam meningkatkan menyelesai­kan urusan-urusan rakyat. “Komisi-komisi terkait agar terus mempertajam, moni­toring dan evaluasi program Pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbaunya.

Sementara itu, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Konawe Utara (Hippma-Konut) melakukan aksi demonstrasi atas dugaan pungli yang terjadi dalam pelayanan pelabuhan di Konawe Utara. Mereka mendesak agar oknum-oknum pejabat di Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Molawe, Konawe Utara, diperiksa atas dugaan pungli dalam pengelolaan trans­portasi laut di wilayahnya.

Baca juga : Jasa Raharja Perkuat Perlindungan Wisata Di Labuan Bajo

“Dengan bukti-bukti yang ada, temuan-temuan yang ada, berdasarkan kondisi di lapangan yang kami temukan, jelas itu adalah pelanggaran yang merugikan negara,” kata perwakilan Hippma-Konut Samsir dalam orasinya di de­pan Kantor Syahbandar KUPP Kelas III Molawe, Konawe Utara, kemarin.

Samsir bilang, pungli ini dilakukan kepada para pe­nambang nikel maupun kapal pengangkut nikel yang akan menggunakan jasa Syahbandar di Konawe ini. Informasi yang diperolehnya, pungli ini men­capai Rp 30 juta hingga Rp 40 juta bagi kapal yang mengang­kut hasil tambang nikel.

Sementara Kepala Syahbandar Abdul Faisal Ponto membantah adanya pungli yang dilakukan aparatnya terhadap pelaku usaha penyeberangan di tempatnya. Pihaknya selama ini selalu menerapkan pembayaran melalui satu pintu kepada bendahara melalui pelayanan daring.

Baca juga : Surabaya Punya 530 Titik Layanan Baca

Dia pun memastikan akan menindak setiap oknum yang melakukan pungli. Penelusuran akan dilakukan untuk memasti­kan jangan sampai ada oknum pegawai Syahbandar yang melakukan pungutan dasar penagihan.

“Jangan sampai ada ok­num pegawai yang melakukan pungli mengatasnamakan pimpinan padahal untuk kepentingan dia sendiri,” tambah dia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.