Dark/Light Mode

Quick Count by Litbang Kompas
Anies & Muhaimin
25.23%
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58.47%
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16.30%
Ganjar & Mahfud
Waktu Update 20/02/2024, 00:17 WIB | Data Masuk 100%

Golkar Ingin Panglima TNI Baru Perkuat Keamanan Laut Natuna Utara

Sabtu, 3 Desember 2022 10:44 WIB
KSAL Laksamana Yudo Margono
KSAL Laksamana Yudo Margono

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi I DPR akhirnya sepakat menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru menggantikan Andika Perkasa. Hal ini berdasarkan proses fit and proper test yang dijalani Yudo.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengucapkan selamat kepada Yudo yang sudah mendapat persetujuan pengangkatan sebagai Panglima TNI usai uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR. 

Srikandi Partai Golkar ini optimis Yudo mampu mengemban amanat sebagai Panglima TNI dengan baik. Rekam jejak pengalaman saat menjabat KSAL menurut Christina, Yudo adalah sosok yang responsif dan komunikatif. 

Baca juga : Pengamat: Calon Panglima TNI Harus Dukung Presiden Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

Ia yakin Yudo mampu memimpin organisasi TNI secara profesional serta mampu menjaga komitmen dan kemitraan yang baik, termasuk dengan DPR. 

"Pemimpin yang responsif dan komunikatif sangat diperlukan. Dan ini ada di sosok Yudo dalam memimpin TNI AL. Saya optimis kemitraan yang selama ini berjalan baik akan dapat ditingkatkan lagi ke depannya," ucap Christina kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/12).

Christina menambahkan pada fit and proper test kemarin, beberapa isu khusus diangkatnya sekaligus meminta komitmen Yudo untuk menuntaskannya. Hal tersebut, misalnya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan TNI, sebut saja kasus mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus tindak pidana lainnya. 

Baca juga : Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Punya Harta Rp 17,97 M

"Kami berhasil meminta komitmennya untuk melanjutkan praktik baik Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana. Prinsipnya adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan dan berkeadilan," ucap Christina.

Selain itu, dia juga meminta Panglima TNI untuk memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hot spot, khususnya Laut Natuna Utara. 

"Terkait Natuna Utara ini penting mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan disana. Sebagai Panglima TNI yang baru kami yakin beliau mampu memberikan yang terbaik. DPR mendukung pelaksanaan tugas beliau ke depannya, terus  bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya..■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.