Tepat, Percepat Bangun Smelter

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Sebab, kebijakan tersebut bisa meningkatkan ekonomi dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru menilai, larangan ekspor bijih bauksit bermanfaat ke ekonomi domes­tik, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan devisa. Namun, pelarangan itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukses­kan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

“Kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif,” ujar pria yang akrab disapa Gus Falah ini.

Gus Falah mengungkapkan kendala paling besar dalam pembangunan smelter bauksit adalah finansial, serta teknologi. Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinja­man atau investor.

Baca juga : Ganjar Beri Insentif Tarif Trans Jateng Untuk Pelajar, Pekerja Dan Veteran

Bahkan, perbankan milik Pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit. “Ini yang harus diperhatikan Pemerintah,” tan­das politikus PDIP ini. Dia meminta Pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Permudah investor luarnegeri mendanainya.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menambahkan, ren­cana Pemerintah melakukan hilirisasi bauksit harus mengam­bil pelajaran dari pengalaman program hilirisasi nikel. Jangan sekadar copy paste atau men­jiplak dari program hilirisasi nikel yang sekarang tengah berlangsung.

“Program hilirisasi komoditas ini tidak setengah hati, tidak menggerus potensi penerimaan negara, serta tidak didominasi oleh satu negara,” ujar politikus PKS ini dalam keterangannya, kemarin.

Mulyanto mendesak Pemerintah merancang strategi dan pentahapan hilirisasi bauksit yang tepat. Sebab, berbagai insentif diberikan untuk hilirisasi nikel terlalu berlebihan. Karena produk akhir yang diekspor hanyalah NPI (nickel pig iron) dan Feronikel dengan kadar nikel bernilai sangat rendah. Masing-masing di bawah 4 persen dan 7 persen.

Baca juga : Terinspirasi Ganjar, Relawan Perempuan Di Banten Bagikan Ratusan Sembako

“Ini kan produk dengan nilai tambah rendah beda-beda tipis saja dengan bijih nikel,” kata dia.

Mulyanto berharap, insentif fiskal yang diberikan untuk pro­gram hilirisasi nikel berupa pem­bebasan pajak PPh badan, PPn, serta bea keluar ekspor tidak diberlakukan. Karena insentif itu telah menggerus potensi penerimaan negara. “Memang hilirisasi nikel meningkatkan nilai ekspor, tapi nilai ekspor tersebut minim penerimaan negara,” ungkapnya.

Mulyanto menambahkan, 90 persen hilirisasi didominasi oleh satu negara, yakni China, baik smelter maupun tujuan ekspor. Hilirisasi juga terkesan terlalu permisif terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditengarai merupakan pekerja kasar.

“Kesan bahwa hilirisasi ni­kel kita menjadi subordinat dari industrialisasi di Tiongkok menjadi sangat kentara,” kata dia.

Baca juga : Ekonomi Digital Inklusif Mampu Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Dengan itu, Mulyanto mem­inta BPK melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dalam rangka mengevaluasi secara kompre­hensif program hilirisasi nikel. Hal itu dilakukan sebelum Pemerintah beranjak ke program hilirisasi bauksit.

“Ini penting, agar berbagai insentif baik fiskal maupun non fiskal yang digelontor­kan Pemerintah, benar-benar efektif dan efisien. Serta, tidak menggerus potensi penerimaan keuangan negara secara berlebi­han,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.