Senayan: Stop Impor Beras

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini meminta Pemerintah segera menghentikan kebijakan impor beras. Dia pun mewanti agar sengkarut data perberasan dihentikan dan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggia bilang, penghentian impor beras bertujuan agar petani lokal tidak merasa diabai­kan negara. “Petani merupakan pemilik kedaulatan negeri ini. Di tangan merekalah sumber pangan disandarkan,” ujarnya.

Dia pun meminta agar kebi­asaan Pemerintah mendatangkan beras dari negara lain tidak terus dilakukan. Sebab itu sama saja menganggap produksi petani kita gagal mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Persoalan impor beras ini, lan­jutnya, dipicu oleh ketidakmam­puan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam memenuhi stok cadangan beras Pemerintah (SBP) sebanyak 1,2 juta ton. Padahal BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah dan beras nasional telah menyatakan bahwa stok di tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 juta ton.

Baca juga : Petasan Meledak Di Tangan, Wakil Bupati Kaur Terpaksa Dioperasi

Untuk itu, Anggia meminta para stakeholders pangan me­nanggalkan ego sektoral mas­ing-masing dalam menyikapi kebijakan di sektor pangan, terutama kebijakan impor beras. Hendaknya kebijakan pangan yang diambil berbasis data data antar lembaga dengan tetap men­gacu pada data BPS.

“Silang sengkarut ini harus segera disudahi. Jika kita me­nyandarkan data produksi beras pada BPS, sudah semestinya rekomendasi BPS-lah yang men­jadi pegangan,” tegas politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama ini menegas­kan, suara petani merupakan suara basis negeri ini. Sehingga sudah barang tentu pasti akan menolak kebijakan impor beras. “Ini yang harus digarisbawahi Pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV Firman Soebagyo mendorong BPS menggunakan otoritasnya dalam menetapkan data saat pemerintah mengambil kepu­tusan untuk sektor pertanian Indonesia. Agar, persoalan im­por beras bisa diminimalisir karena adanya silang pendapat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait data perberasan.

Baca juga : Petani Madiun Minta Firli Kawal Kebijakan Pengembangan Porang

“Karena BPS-lah yang sebe­narnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data itu, maka BPS yang harus mempunyai tanggung jawab itu,” tegas Firman.

Silang sengketa data antar­lembaga ini, lanjutnya, terjadi sejak tahun 2009 dan sampai saat ini belum terselesaikan tuntas. Jika BPS dapat tampil menjadi satu-satunya lembaga yang men­jadi patokan dalam pengambilan kebijakan, maka impor beras ini dapat dicegah. “Impor beras ini sebenarnya tidak perlu karena produksi nasional sudah men­cukupi,” ujarnya.

Firman mengatakan, polemik data ini pula yang mengakibat­kan kekecewaan serta melemah­kan semangat petani. Sehingga pada akhirnya, petani yang pal­ing terdampak dengan kebijakan impor beras ini.

“Akibatnya pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing,” jelas politisi Golkar ini.

Baca juga : Jangan Bakar Duit Melulu, Stop Merokok!

Dia meminta Kementan dan Kemendag tidak main-main mengelola data. Karena, dampak silang data ini tidak hanya men­jadi perdebatan publik akan tetapi juga berpotensi melahir­kan krisis pangan di Indonesia.

“Jadi akibat data tidak sinkron ini, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Pemerintah harus menyikapi dengan serius persoalan data pangan agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.