RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menghargai inisiatif Pemerintah menggenjot investasi dengan fokus menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi pada sektor energi dan industri hijau. Namun sayangnya, Pemerintah sampai saat ini masih terkendala lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L).

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, perizinan akan beres jika koor­dinasi dengan K/L lain berjalan dengan baik. “Selama ini koor­dinasi masih lemah,” ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, Pemerintah kini tengah fokus melakukan hilirisasi pada delapan sektor prioritas. Yaitu nikel, mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan serta 21 komoditas lainnya. Jika dia­kumulasi, proyeksi nilai investasi tersebut hingga tahun 2035 mencapai 5.453 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Darmadi menekankan kebi­jakan hilirisasi harus dibarengi dengan upaya pembenahan men­tal dan kultur para pemangku kebijakan terlebih dahulu.

Berita Terkait : Nagelsmann Ogah Bahas Prestasi Jerman Di Piala Dunia

“Agar keinginan pemerintah menciptakan iklim investasi yang inklusif dan menjadi­kan Indonesia mandiri dalam mengelola sektor prioritas tidak jadi angan-angan belaka,” tu­turnya.

Atas dasar itu, dia mengingatkan pentingnya membangun sinergisitas antar stake­holder lainnya yang terkesan saling menonjolkan ego sek­toralnya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak gega­bah memberikan harapan kepada para investor tanpa terlebih da­hulu melakukan konsolidasi ke dalam. “Jadi hati-hati menjanji­kan sesuatu. Bereskan dulu koor­dinasinya,” wanti Bendahara Megawati Institute ini.

Lebih lanjut Darmadi me­nuturkan, investasi harus di­tekankan kepada kepentingan bangsa dan negara. Jangan sam­pai rakyat di negeri ini malah hanya menjadi penonton dan ke­bagian getahnya di balik gegap gempitanya kebijakan hilirisasi.

“Menghadirkan investasi tak cukup hanya soal urusan administrasi belaka (perizinan yang cepat dan mudah). Tapi bagaima­na investasi yang datang ke negeri ini mampu menggerakkan simpul-simpul ekonomi rakyat­nya. Ini baru namanya investasi berkeadilan,” tegas pakar eko­nomi dari Wiyatamandala Busi­ness School itu.

Berita Terkait : Permudah Saja PNS Pensiun Dini Massal

Dia mendorong agar semangat Kementerian Investasi/BKPM menghadirkan investasi bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) saja. Bikinlah investasi yang membawa spirit win-win solution. Untuk itu, dia berharap ada screening ketat ke­pada para investor yang hendak berinvestasi di negeri ini.

Selain keharusan transfer teknologi, para investor juga harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi kita yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945,” jelasnya.

Menurutnya, dua landasan ini penting agar investasi yang datang tak seenaknya mena­brak kedaulatan bangsa dan negara ini. Walau Pemerintah butuh investasi, tapi tidak boleh harga diri dan jati diri bangsa dan negara ini tergadaikan. Karenanya, data kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan dan lainnya harus dijadikan sebagai alat tawar kepada para inves­tor yang hendak menanamkan modalnya.

“Tujuan investasi kan intinya bagaimana mendatangkan man­faat bagi bangsa dan negaranya bukan bagi segelintir elite dan oligarki,” tegas legislator banteng dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu.

Berita Terkait : Pemerintah Harus Jaga Iklim Investasi Dan Perkuat Bantalan Sosial

Darmadi juga menekankan pentingnya aspek ideologis sebagai landasan utama dalam me­macu perekonomian bangsa. Jika berkaca pada pola konsep pem­bangunan yang diterapkan Bung Karno, aspek ideologis menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa dan negara termasuk soal investasi di dalamnya. ■