RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebab, saat ini pekerja rumah tangga belum mempunyai perlindungan hukum.

Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mengaku telah menginstruksikan anggotanya di Komisi IX untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dan DPR dalam memberikan perlindungan hu­kum di sektor pekerja rumah tangga.

“Aturan yang ada selama ini belum bisa memberikan pro­teksi yang kuat bagi para pekerja rumah tangga,” ujarnya.

Berita Terkait : Kerja Narasi Super Penting Untuk Lindungi Anak Muda dari Radikalisme

Muzani menuturkan, pada konteks kehidupan modern saat ini, keberadaan dan peran pekerja rumah tangga sangat diperlukan. Namun, pada faktanya belum ada proteksi hu­kum perundang-undangan yang memberikan perlindungan ke­pada para pekerja rumah tangga itu sendiri.

“Itu sebabnya Fraksi Gerindra mendorong agar RUU PPRT ini segara dibahas dan ditetap­kan sebagai undang-undang,” ujarnya.

Muzani bilang, perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga selama ini hanya dia­tur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). Se­hingga tidak ada payung hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan serta pengakuan bagi pekerja rumah tangga itu sendiri.

Berita Terkait : Relawan Mak Ganjar Bantu Petani Gunung Kidul Korban Rumah Terbakar

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga belum mengatur tentang pekerja rumah tangga, termasuk hak-haknya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra ini.

Itu sebabnya, pengesahan RUU ini sebagai bentuk pengakuan dan keberpihakan negara kepada para pekerja rumah tangga domestik yang jumlahnya mencapai 4,2 juta orang.

RUU PPRT ini juga dimak­sudkan untuk membangun eko­sistem kerja yang baik antara pekerja dan majikannya, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hubungan kerja tersebut.

Berita Terkait : Senayan Dukung Presiden

RUU ini diharapkan mengatur standardisasi profesi PRT me­lalui pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Dengan begitu, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja itu bisa terbangun dengan baik.

“Karena ada kepercayaan dan kesepakatan tentang profesionalitas dan keterampilan PRT yang sudah terstandarisasi,” katanya.
 Selanjutnya