Usut Tuntas, Tindak Pelaku

 Sebelumnya 
Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar setiap aspek hukum dalam penanganan perkara ini dikawal betul supaya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran hukum.

Jangan sampai ada anggapan bahwa Pemerintah lemah dalam memberikan perlindungan hukum sehingga nasib PMI di luar negeri bisa diperlakukan apa saja selama bekerja di sana.

"Ini tidak boleh terjadi lagi," tegas politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini.

Terkait penanganan korban, Christina mendapat laporan bahwa KBRI Kuala Lumpur telah memberi atensi khusus, termasuk perawatan di rumah sakit dan komunikasi dengan otoritas di Malaysia.

Baca juga : Ini Klarifikasi Karutan Cipinang Dan Jeera Foundation Terkait Podcast Tio Pakusadewo

"Kami apresiasi Pak Dubes Hermono yang jemput bola menangani kasus ini. Semoga bisa tertangani dengan baik, kondisi korban bisa segera pulih," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Christina juga berharap, kasus TKI di Malaysia ini bisa menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 yang diselenggarakan di Labuan Bajo.

"Perlu ada dorongan terus menerus agar ini jadi perhatian. Presiden perlu sampaikan pada forum ini sehingga semua kepala negara memiliki kesadaran yang sama terkait perlindungan Pekerja Migran," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai, kasus kekerasan dan penganiayaan yang menimpa TKI asal Banyuwangi tersebut merupakan bentuk praktik perbudakan modern yang tidak manusiawi.

Baca juga : Dinda Safay, Adik Dianiaya Anak Polisi

Dia pun meminta agar pengirim dan majikan yang melakukan tindakan ini harus diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

"Ini bentuk perbudakan yang sangat kejam. Bukan hanya hak gaji yang tidak dibayar, tapi juga hak-hak untuk menunaikan kewajiban agama, dipasung bahkan dipaksa makan makanan haram. Ini sudah melewati batas hak asasi seorang manusia," ujar Kurniasih.

Dia mendukung setiap upaya penindakan tegas terhadap kelompok yang beroperasi dalam praktik pengiriman PMI secara nonprosedural terutama ke Malaysia.

Apalagi kejadian ini sudah sering kali terulang sementara yang menjadi korban adalah PMI yang berangkat. Para PMI ini harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk keberangkatan.

Baca juga : IKN Nusantara Diyakini Dorong Pertumbuhan Investasi Kutai Kartanegara

"Mereka butuh pekerjaan, namun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita minta usut tegas para pelaku pengiriman PMI nonprosedural ini," tegasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.