Dedi Mulyadi : Beri Sanksi Perusak Sungai

RM.id  Rakyat Merdeka - Belum genap sepekan dilantik sebagai anggota DPR, Anggota Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi langsung terjun ke masyarakat.

Mantan Bupati Purwakarta Jawa Barat (Jabar) itu merespons keluhan warga soal pencemaran Sungai Cilamaya yang membelah Purwakarta dan Karawang, Jabar.

“Ini hari pertama saya sebagai wakil rakyat. Saya tangani problem pencemaran lingkungan yang terjadi di alur Sungai Cilamaya, terbentang dari Subang, Purwakarta, hingga Karawang, Jumat (4/10) lalu. Sungainya kelihatan hitam,” kata Dedi.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini mendorong pemerintah memberikan efek jera kepada masyarakat yang terbukti mencemari sungai.

Baca juga : Puteri Aneta Komarudin Siapkan Agenda Besar Berantas Rente

Pemerintah dapat memberi sanksi pencabutan subsidi kepada masyarakat yang terbukti mencemari sungai.

“Sanksi terhadap pencemaran sungai jangan hanya diberikan kepada industri yang nakal saja. Masyarakat juga harus diberi sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, karena tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan perilaku tak bertanggung jawab, membuang limbahnya ke sungai,” tegas Dedi.

Ia meyakini, sanksi pencabutan subsidi oleh pemerintah bisa menjadi efek jera bagi warga yang tak memiliki kepedulian. Melalui sanksi tersebut, berbagai kasus pencemaran sungai yang terjadi di Jabar dapat berang sur-angsur berkurang.

“Usulan ini mengemuka saat kami terjun langsung menelusuri alur Sungai Cilamaya, Jumat (4/10) lalu.

Baca juga : Keluar RS, Bernie Sanders Siap Lanjutkan Pertarungan

Pencemaran di Sungai Cilamaya sangat kompleks, karena sumber pencemaran terjadi mulai hulu hingga hilir sungai.

Di bagian hulu, pencemaran didominasi limbah domestik, di bagian hilir limbah industri,” sesal dia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jabar ini menilai, penyelesaian persoalan pencemaran sungai, khususnya yang dilakukan masyarakat, harus dilakukan melalui regulasi yang disertai sanksi tegas.

Sebab, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan masih rendah, meski perhatian negara terhadap masyarakat sudah sangat tinggi.

Baca juga : Kembangkan PLTS, Sinergi 3 BUMN Bentuk Perusahaan Patungan

“Salah satu bukti perhatian negara terhadap masyarakat, subsidi pendidikan gratis dari SD hingga SMP. Dalam pandangan saya, sejak reformasi, perhatian negara, terhadap masyarakat semakin tinggi.

Tapi, belum diimbangi kesadaran dan tanggung jawab publik terhadap negara. Karenanya, salah satu solusi yang bisa diterapkan, mencabut subsidi pendidikan ter hadap masyarakat yang mencemari sungai,” urai dia. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.