Bertemu Megawati, Bamsoet Cs Bahas Rekomendasi MPR Periode Lalu tentang Amandemen

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR menemui Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10). Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR ke para tokoh bangsa, khususnya yang pernah memimpin Indonesia.

"Selain silaturahim mengantarkan undangan pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR. Ibu Mega akan meluangkan waktu untuk hadir. Kami juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai Presiden Mandataris MPR terakhir di masa transisi reformasi serta pelaksana konstitusi pertama hasil amandemen keempat yang sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia, sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau" ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai bertemu Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/19).

Umur konstitusi kita telah memasuki usia 17 tahun sejak amandemen keempat atau terakhir pada 2002. “Apakah nanti perlu disempurnakan secara terbatas atau tidak, sangat tergantung pada keinginan rakyat. Yang pasti kami akan sangat cermat dan hati-hati,” ujar Bamsoet.

Baca juga : Setahun Mengendap, Kasus Rektor Unsrat Dipertanyakan

Bamsoet menegaskan, MPR akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya terkait rekomendasi Amandemen terbatas dari MPR periode 2014-2019. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR RI banyak mendapat pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945. Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

"Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun kedepan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat," jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini memastikan, blue print diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Baca juga : Pemilu Selesai, Korps Mahasiswa Ajak Warga Jaga Persatuan dan Kebhinekaan

"Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR RI juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

"Tak lupa kita juga akan silaturahim dengan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Serta khususnya kepada Pak Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang pada 20 Oktober 2019 nanti akan dilantik menjadi Presiden - Wakil Presiden 2019-2024. Dengan memperkuat silaturahim, MPR RI ingin memperkuat kebangsaan, memperkecil jurang perbedaan, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai," pungkas Bamsoet.  [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.