Dark/Light Mode

Bamsoet Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari PUPR

Rabu, 29 Mei 2024 20:49 WIB
Pengukuhan Pengurus Pusat HIMPERRA sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5). (Foto: Istimewa)
Pengukuhan Pengurus Pusat HIMPERRA sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Bambang Soesatyo mendukung apabila Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan melakukan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan pemisahan ini, kata Bamsoet, bisa mempercepat realisasi pembangunan 3 juta unit rumah rakyat yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bamsoet juga mengajak pemerintah untuk mengkaji kembali terkait aturan kepesertaan dan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar tidak terus-menerus menimbulkan pro kontra di masyarakat. Khususnya terkait iuran 3 persen yang terbagi menjadi 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusahaan pemberi kerja.

Kata Bamsoet, untuk merealisasikan 3 juta unit rumah rakyat per tahun, pemerintah bisa melakukannya tanpa perlu memberatkan masyarakat. Misalnya melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai aturan, maksimal 30 persen atau sekitar Rp 138 triliun dari total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program perumahan pekerja.

Baca juga : Bamsoet Dukung Pembentukan Konsorsium Sinagi Olom Fagu Guna Kelola KEK Sorong

"Cara lainnya yakni pembentukan dana abadi perumahan rakyat, dengan cara dana Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai Rp 25 triliun diinvestasikan dengan skema dana abadi, sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat," ujar Bamsoet, dalam Pengukuhan Pengurus Pusat HIMPERRA sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5).

Hadir antara lain, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Proyono, Sekretaris Jenderal HIMPERRA Andi Anzhar Cakra Wijaya, serta segenap jajaran Pengurus DPP dan DPD HIMPERRA seluruh Indonesia Masa Bakti 2024-2028.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, saat ini saja, perusahaan dan pekerja sudah menghadapi banyak potongan. Antara lain Pajak Penghasilan (PPh 21); BPJS Kesehatan sebesar 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja; BPJS Ketenagakerjaan JHT sebesar 3,7 persen ditanggung perusahaan dan 2 persen ditanggung pekerja; BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun sebesar 2 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja.

Baca juga : Pabrik Pengembangan Industri Peluru Swasta Pertama Dalam Negeri Diresmikan

"Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan Konstitusi ini menegaskan, bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Sehingga dalam mewujudkannya jangan sampai justru memberatkan rakyat," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, faktanya berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 15,21 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah. Di samping itu, sekitar 36,85 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni. Backlog (kekurangan pemenuhan kebutuhan) perumahan saat ini juga sudah mencapai 12,7 juta unit.

"Padahal jika didukung, sektor perumahan memiliki peran penting untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam berbagai kajian, sektor perumahan dan turunannya mampu memberikan andil hingga 15 persen dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional. Karena selain memiliki nilai investasi yang signifikan, juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Di samping mendorong distribusi pendapatan masyarakat, mengingat industri sektor perumahan bersifat padat karya," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.