Duh, Program Siaran Digital Belum Jangkau Daerah 3T

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong digitalisasi penyiaran bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas Man­denas mengatakan, penggantian siaran analog ke digital (analog switch off) dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu. Ke­bijakan tersebut tentunya mem­pertimbangkan daerah-daerah 3T yang infrastrukturnya belum tersedia dengan baik.

Adapun tahapan kebijakan analog switch-off ini, yakni tahap I untuk kota-kota besar yang memang sudah dipetakan bersama antara DPR dan Pemerintah. Kemudian, meluas ke kota-kota kecil sampai masuk daerah 3T.

Baca juga : Menperin: Industri Manufaktur Dalam Negeri Bisa Bangkit Lagi

“Jadi (analog switch off) ini mengikuti regulasi yang berlaku general. Tapi kita mengatur kebi­jakan analog switch off ini bisa dilakukan bertahap,” kata Yan dalam diskusi bertajuk Upaya Pemerataan Informasi Hingga Daerah 3T di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Mantan anggota Komisi I DPR ini mengaku memahami betul bagaimana perkembangan digitalisasi di kawasan 3T. Harus diakui, perkembangan infra­struktur digital di daerah 3T kurang mendukung digitalisasi penyiaran kita.

“Harapan kita, Pemerintah perlu mapping lagi penyebaran infrastruktur digital agar digi­talisasi penyiaran bisa berlaku nasional, khususnya di daerah 3T,” katanya.

Baca juga : Peluang BUMN Membangun Pabrik Gula Terbuka Lebar

Upaya memperluas jangkauan penyiaran digital ini bukanlah perkara mudah. Apalagi digitalisasi penyiaran ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh daerah 3T.

“Jangankan di daerah 3T, daerah pinggiran Jakarta sama Banten saja masih ada dae­rah yang belum terjangkau,” ujarnya.

Masalah ini, lanjutnya, sangat terkait dengan kemampuan satelit anak bangsa. Kapasitas satelit yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu meng-cover program Pemerintah untuk digi­talisasi penyiaran. Nah, kerja sama dengan Starlink adalah salah satu upaya Pemerintah mempercepat infrastruktur digi­tal yang terbatas.

Baca juga : Ingat, Tiap Rumah Wajib Punya APAR

“Kebijakan yang diambil Pemerintah setidaknya harus mengikuti kemampuan kita dalam melakukan mapping ter­hadap infrastruktur kita yang tersedia. Begitu juga dengan alokasi anggaran dengan target waktu yang ada,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.