Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah mengatasi tingginya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir. Peristiwa PHK ini menandakan industri di dalam negeri mulai tumbang.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani berharap Pemerintah bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil.
“Jangan tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).
Baca juga : Dukcapil DKI Didorong Kebut Penerbitan e-KTP
Netty bilang, PHK dan tumbangnya industri tentu berdampak pada perekonomian. Mesti ada upaya perbaikan dan penyehatan terhadap perusahaan yang kolaps.
“Buat kebijakan yang dapat mendorong perusahaan kembali sehat secara keuangan dan juga proses produksi,” katanya.
Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri, lanjutnya, karena tidak kuat bersaing dengan barang impor dari China yang harganya jauh lebih murah.
Baca juga : Prancis Vs Italia, Deschamps Dan Spalletti Siap Perang Strategi
“Produsen produk China bisa menjual murah ke pasar Indonesia karena mendapat subsidi dan kemudahan lain dari pemerintahnya. Artinya, ada regulasi yang menguntungkan. Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia,” jelas Netty.
Netty meminta Pemerintah agar menyelidiki dan memperketat pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.
“Jika kondisi ini dibiarkan, semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas,” tambahnya.
Baca juga : Melaju Ke Semifinal Tenis US Open 2024, Pegula Kubur Iga Swiatek
Sementara, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengungkapkan, Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi yang menyumbang pekerja terkena PHK terbesar dibandingkan provinsi lain selama Januari-Agustus 2024. Ironisnya, dari 13.700 pekerja di Jateng yang terkena PHK, hanya 9.700 orang yang memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Karena situasi ekonomi dalam negeri yang sulit, kondisi global geopolitik susah, permintaan ekspor turun, perusahaan-perusahaan ini menjadi terpuruk dan banyak terjadi PHK,” kata Edy saat menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng di Kota Semarang, Kamis (5/9/2024).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya