Bamsoet Dorong Peningkatan Investasi Padat Karya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Polhukam Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan memprioritaskan kebijakan investasi padat karya seperti pangan, energi, dan manufaktur dalam lima tahun ke depan. Dengan begitu, bisa mengatasi tingginya angka pengangguran, yang per Februari 2024 sudah mencapai 7,2 juta jiwa.

Menurut Bamsoet, prioritas terhadap investasi padat karya sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Mengingat pada periode 2007-2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di investasi padat modal hanya 13,7 juta pekerja. 

Bamsoet menerangkan, mendatangkan lebih banyak investasi padat karya memang tidak mudah. Sebab, Indonesia harus bersaing dengan Bangladesh dan Vietnam yang mampu memberikan insentif menarik. Misalnya harga tanah, listrik, dan bahan baku terjangkau serta adanya jaminan stabilitas politik, sehingga harga pokok produksinya sangat kompetitif dibanding jika para investor berinvestasi di Indonesia.

Baca juga : Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Olahraga Bulutangkis Nasional

“Jika Pemerintah, Parlemen, dan dunia usaha bisa bergandengan tangan, berbagai tantangan tersebut akan bisa kita benahi bersama," ujar Bamsoet, dalam Pemantapan Nilai Kebangsaan kepada Para Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), di Gedung Lemhannas, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Hadir antara lain Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, dan Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayor Jenderal TNI Rido Hermawan.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, peningkatan terhadap investasi padat karya juga akan membuat kelas menengah di Indonesia kembali meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Agustus 2024 memaparkan, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kelas menengah selama lima tahun terakhir terus menurun. Proporsi kelas menengah Indonesia pada 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 57,33 juta penduduk.

Baca juga : Berikan Kuliah di Pascasarjana Unhan, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Perbaikan Parpol

Data lain menunjukkan, kelompok kelas menengah rentan meningkat dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada 2024. Jumlah kelompok miskin pun meningkat menjadi 25,22 juta jiwa, sedikit lebih tinggi dari 25,14 juta jiwa pada 2019.

Bamsoet mengingatkan, tren penurunan kelas menengah harus menjadi alarm peringatan bagi Pemerintah agar bisa mengeluarkan kebijakan di sektor perekonomian secara cepat dan tepat. “Jika tidak, pada 2045 nanti Indonesia bukan menggapai Indonesia Emas melainkan Indonesia Cemas," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendorong agar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, bisa ditegakkan. Salah satunya terkait ketentuan proyek pembangunan Pemerintah yang bernilai di bawah Rp 100 miliar jangan lagi dikerjakan BUMN ataupun anak dan cucu BUMN. Melainkan bisa digarap oleh swasta sehingga bisa memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Baca juga : Terima PWI Pusat, Bamsoet Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan

Selain itu, Pemerintah juga harus mendorong agar perbankan dapat menyalurkan lebih banyak lagi kredit kepada UMKM. Mengingat per Mei 2024, porsi kredit UMKM baru mencapai Rp 1.368,2 triliun atau sekitar 18,71 persen dari total kredit yang dikucurkan perbankan mencapai Rp 7.311,7 triliun. Setidaknya, kredit untuk UMKM harus mencapai 30 persen.

Berdasarkan data Uang Beredar (M2) Bank Indonesia (BI), kata Bamsoet, kredit UMKM hanya sebesar 7,3 persen year on year (yoy) pada Mei 2024 menjadi Rp 1.368,2 triliun, menurun 0,40 persen dibanding bulan sebelumnya. Berbeda dengan kredit terhadap korporasi yang tumbuh dalam kisaran tinggi mencapai 15,9 persen (yoy) dengan dana yang mengalir mencapai Rp 3.882,4 triliun.

“Padahal, UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, atau sekitar 119,6 juta orang. UMKM juga berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia, sehingga seharusnya penyaluran kredit terhadap UMKM harus bisa ditingkatkan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.