Semoga Kualitas SDM Meningkat

RM.id  Rakyat Merdeka - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 sah menjadi Undang-Undang. Aturan ini memberikan keleluasaan bagi Pemerintahan Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjalankan visi misinya.

Salah satu item RUU terse­but adalah pengalokasian ang­garan untuk Program Percepatan (Quick Wins). Program ini di­harapkan mempercepat pemenu­han kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, APBN 2025 memberikan dukungan fiskal kepada program-program Pemerintahan Prabowo.

Baca juga : 80 Persen Warga Kembangan Setuju Lepas Wolbachia

Kementerian/Lembaga (K/L) mendapat tambahan anggaran guna menopang sejumlah pro­gram Quick Wins. Program tersebut, antara lain program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, fotorontgen dan screening penyakit katastrofik Rp 3,2 triliun.

Berikutnya, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C, beserta sarana dan prasarana pendukungnya, serta alat kesehatan dengan ang­garan Rp 1,8 triliun. Renovasi sekolah mencakup ruang kelas, mebeler, dan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 23 ribu seko­lah dengan nilai Rp 20 triliun.

Selanjutnya, membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare.

Baca juga : Ditahan Imbang Si Ular Besar, Haaland Mati Kutu Di Etihad

Lalu, cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta sarana dan prasarana pendukung dengan anggaran Rp 15 triliun.

“Kita harapkan program Quick Wins Presiden terpilih mempercepat peningkatan kuali­tas SDM yang masih tertinggal dibanding dengan negara-negara peer. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” kata Said Abdullah saat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU APBN 2025 di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Said menyampaikan, dalam rangka memberikan dukungan anggaran atas komposisi kabinet, Banggar DPR bersama Pemerin­tah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru. Hal ini sesuai ke­wenangan konstitusional Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya.

Baca juga : Fikri Dan Daniel Trengginas

Namun demikian, dia memas­tikan, terjadi penurunan alo­kasi anggaran subsidi energi dari usulan. Adapun alokasi belanja subsidi energi untuk rakyat lebih rendah dari usulan Prmerintah, semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun.

“Ini dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 men­jadi Rp 16.000 USD,” sebutnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.