Waspadai Penurunan Daya Beli Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau deflasi kembali terjadi pada September 2024. Kondisi ini sudah terjadi selama 5 bulan secara beruntun pada tahun 2024. Pemerintah diminta mewaspadai terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Anggota DPR Anis Byar­wati menilai, situasi yang tidak lazim ini menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa. Deflasi ini menunjukkan memang terjadi penurunan daya beli masyarakat.

“Penurunan daya beli ini ter­jadi karena adanya fenomena penurunan jumlah middle class income. Selain itu penutupan pabrik di sektor industri manu­faktur membuat gelombang PHK sehingga banyak masyarakat menahan konsumsinya,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Anis menerangkan, fenomena deflasi perlu dikaji dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu sisi demand (permintaan) dan supply (penawaran), sehingga bisa terlihat fenomena deflasi terhadap perekonomian nasional yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

Baca juga : Masyarakat Sukarela Pake Kendaraan Berbasis Listrik

Perlambatan ekonomi global bisa menjadi pemicu turunnya permintaan konsumen secara global, termasuk Indonesia. Turunnya permintaan konsumen dapat terlihat dari pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM.

Anis menyebut, indikator dunia usaha juga menunjukkan tekanan, yaitu dari data Purchase Managers’ Index (PMI), yang menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan. Bahkan sejak bulan Juli 2024, PMI mengalami kontraksi, yaitu indikator PMI yang turun di bawah 50.

“Indeks PMI Indonesia mengalami kontraksi, berada pada zona merah atau tidak ada perubahan di bawah angka 50,0 selama tiga bulan berturut-turut, hingga September 2024,” katanya.

Indikator-indikator eko­nomi dan keuangan tersebut menunjukkan bahwasanya per­ekonomian Indonesia sedang mengalami tekanan yang tidak ringan.

Baca juga : Bahlil Janji Pangkas Izin Eksplorasi Migas

Anis mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu mengambil langkah konkret untuk menggairahkan kembali perekonomian.

“Salah satunya mempertim­bangkan kembali kenaikan PPN sebesar 12 persen tahun 2025 dan kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indo­nesia lebih rendah,” saran ketua DPP PKS bidang ekonomi dan keuangan itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, deflasi yang berlangsung se­lama lima bulan berturut-turut bukanlah sinyal negatif bagi perekonomian.

“Kalau di deflasi ini, 5 bulan terutama dikontribusikan oleh penurunan harga pangan, itu menurut saya merupakan suatu perkembangan yang positif,” katanya.

Baca juga : Warga Jakarta Kini Mudah Periksa Kesehatan Mental

Sri menjelaskan, faktor pen­dorong deflasi adalah penurunan terhadap komponen harga berge­jolak (volatile price). Justru deflasi ini merupakan bukti ke­berhasilan Pemerintah mengendalikan harga pangan yang sebe­lumnya sempat bergejolak.

“Itu hal yang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan di level yang stabil rendah. Itu baik untuk kon­sumen di Indonesia, terutama menengah bahwa mayoritas belanjanya untuk makanan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.