Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR HM Rifqinizamy Karsayuda.
Sejumlah politisi senior Senayan hadir. Antara lain Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dan Mardani Ali Sera dari PKS. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan sukses pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 lalu.
"Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional," kata Akmal Malik di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11/2024).
Akmal lalu menguraikan raihan sukses partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu. Partisipasi pemilih pada Pilpres sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.
"Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan Pemerintah," beber Akmal.
Akmal menegaskan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah adalah memberi dukungan penyelenggaraan Pilkada.
Baca juga : Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng BSSN: Dorong Regulasi Pengawasan Siber
"Kami sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu," tegas Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua KPU Daerah Kaltim Fahmi Idris. Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.
"Kita rajin berkomunikasi. Tidak harus formal. Ber-Wa-an saja juga bisa," ungkapnya.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses Pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp 1,1 triliun," kata Akmal.
Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil Pilkada.
Baca juga : Bamsoet Dukung dan Apresiasi Kebijakan Prabowo Hapus Utang UMKM
"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses Pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," puji Akmal.
Nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim. "Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," bangga Akmal lagi.
Di kesempatan sama, Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy Karsayuda memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara Pemilu dan Forkopimda.
Namun Rifqi mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum. "Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik," kata Rifqi.
"Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," sebut politisi asal Kalimantan Selatan itu.
Satu hal lain yang juga perlu menjadi kewaspadaan adalah potensi kerawanan Pemilu. Apalagi, hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di Kaltim.
Baca juga : Komisi X DPR Apresiasi Kinerja Perpusnas
"Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon Pilgub hanya ada dua," timpal dia.
Ketua KPUD Kaltim Fahmi Idris melaporkan Pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.
"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun," harap Fahmi.
Sementara, Ketua Bawaslu Daerah Kaltim Hari Dermanto menjelaskan kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, dan Samarinda.
"Hal yang perlu menjadi catatan bahwa dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur," ungkap Hari Dermanto.
Pertemuan juga dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU Iffa Rosita, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, sejumlah pejabat sementara bupati dan wali kota dan perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
