Robert Kardinal: Papua Bisa Jadi Pilot Project

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal mendorong agar program sekolah gratis dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto dapat dilaksanakan dengan mengandalkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Seperti di Papua, sebenarnya persoalan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan MBG sebenarnya tidak perlu menunggu uluran tangan dari (Pemerintah) pusat lagi, karena semua sudah menjadi kebijakan daerah. Tergantung keinginan dan kemauan kuat dari para kepala daerah," kata Robert J. Kardinal kepada RM.id, Minggu (3/2/2025).

Robert bilang, sebenarnya di Papua Barat Daya saja, sudah ada dua pilot project terkait program sekolah gratis dan MBG ini, yakni di Kab. Sorong Selatan dan Kab. Maybrat.

Program tersebut bernama Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang digagas dosen Universitas Papua (Unipa) Agus Sumule bekerjasama dengan Pemerintah daerah. DI SSH ini, diterapkan sekolah gratis dan makan bergizi gratis, termasuk kesehatan. Dijelaskan Robert, di SSH itu, anak-anak bersekolah dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore.

Di sekolah ini anak-anak juga mendapat baju seragam dan memperoleh pendidikan sebagaimana sekolah pada umumnya. Namun karakteristik sekolah ini, menerapkan tidur siang dan dua kali makan yakni pada pagi dan siang hari dan sekolah ini sudah jalan setahun lebih.

Baca juga : Program Cek Kesehatan Gratis Diapresiasi WHO, Pimpinan MPR Bicara Aksi Nyata Presiden Prabowo

"Jadi sudah ada beberapa daerah yang bisa (melaksanakan sekolah gratis dan MBG) karena ada kemauan dari kepala daerah," ungkap RK-sapaan Robert J. Kardinal.

Adapun SSH ini, lanjut politisi senior Fraksi Golkar ini, menggunakan dana desa dan dana APBD. Karena dananya dari dana desa, maka warga dan Pemerintah Desa ikut mendukung program tersebut karena memang diperuntukkan bagi anak-anak mereka.

Selain itu, yang masak untuk makan bergizi gratis adalah para ibu-ibu di desa itu sendiri. Karena itu, Robert meyakini Program SSH ini bisa menjadi percontohan untuk sekolah gratis dan MBG bagi masyarakat dengan menggunakan dana APBD.

Hasilnya pun sejauh ini sangat terasa dimana mampu menurunkan angka putus sekolah dan memperbaiki gizi masyarakat setempat. Lebih dari itu, ekonomi masyarakat juga membaik seiring hadirnya program sekolah dan MBG ini.

"Karena sudah ada beberapa kabupaten yang menerapkan hal ini. tentu daerah yang lain juga harus bisa. Untuk pendidikan, kesehatan, dan MBG itu seharusnya bisa. Tidak perlu pusat (APBN), Tinggal keinginan dan kemauan kuat dari para kepala daerah," dorongnya.

Baca juga : Program Cek Kesehatan Gratis Resmi Dimulai, Daftarnya di Aplikasi Satu Sehat

Lebih lanjut, politisi asal Papua Barat Daya ini mengatakan, program sekolah dan MBG ini memang sangat penting untuk Tanah Papua. Terutama bagi masyarakat asli Papua yang tinggal di pedesaan mengingat masyarakat yang tinggal di sana adalah homogen. Dalam arti, hampir 100 persen adalah Orang Asli Papua (OAP).

"Mereka ini semua membutuhkan makan gratis dan pendidikan gratis. Karena hanya melalui pendidikan dan kesehatan yang baik lah kita bisa membangun Papua," tegasnya.

RK menilai, harusnya sekolah gratis dan MBG ini diawali oleh komitmen Pemerintah daerah untuk mendukung program ini melalui dukungan APBD.

Sebab program ini akan menjadi sangat efektif untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah dan stunting di daerah yang sulit dijangkau seperti Papua.

"Biasanya juga warga yang tinggal di kampung tidak terlalu banyak. Sehingga dengan dana kampung itu cukup untuk menyukseskan sekolah dan MBG. Malah mungkin lebih. Jadi biar mereka bekerja mandiri dengan kearifan lokal yang mereka miliki, dengan cara-cara sendiri," ungkapnya.

Baca juga : Karakter dan Jati Diri Bangsa Jadi Program Prioritas Pemerintah

Selain itu, lanjut RK, tidak mungkin petugas dari kabupaten maupun provinsi bahkan Pemerintah pusat bisa sampai di kampung-kampung untuk mengawal program sekolah gratis dan MBG itu.

Tidak hanya itu, harus dipahami juga bahwa karakteristik wilayah desa dan kota sangat berbeda. Apalagi yang tinggal di daerah kepulauan.

Sebagai contoh Kab, Raja Ampat, Pusat Pemerintahnya di Waisai, namun untuk menjangkau kecamatan atau kelurahannya itu harus menggunakan transportasi laut yang tentu biayanya lebih mahal.

"Jadi saya pikir Pemerintah pusat perlu melihat ini, tidak bisa menyamaratakan. Program-program itu harus dilihat kondisi geografisnya, sosialnya bagaimana. Jadi tidak bisa Jakarta bikin sesuatu itu semua pukul rata dari Jakarta sampai Merauke, kan nggak mungkin. Jadi mari kita membuat program-program melihat keadaan situasi khususnya di Papua," pungkasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.