Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Eddy Soeparno: Akselerasi Transisi Energi Jawaban Hadapi Krisis Iklim
Rabu, 4 Juni 2025 13:20 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa Indonesia menghadapi titik kritis dalam kebijakan energi nasional.
Eddy menyoroti bahwa ketergantungan yang tinggi pada energi fosil di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan global menjadi faktor, karenanya harus segera diakhiri dengan langkah nyata dan terukur.
Ia menambahkan, peningkatan aktivitas industri, pembangunan pabrik, dan pertumbuhan pusat data yang merupakan konsumen energi dalam jumlah besar menuntut strategi penyediaan energi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga mencapai target dekarbonisasi pada tahun 2060.
Namun saat ini kata Eddy, 61 persen pembangkit listrik nasional masih berbasis batu bara, sementara target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tampaknya belum akan tercapai, adapun realisasi bauran EBT hingga tahun ini masih berkisar antara 17 hingga 19 persen.
Baca juga : Eddy Soeparno Ajak Semua Pihak Implementasi Pancasila Di Semua Sektor
“Indonesia ini negara yang diberkahi. Kita punya cadangan energi fosil yang besar dari minyak dan gas. Meski produksi minyak menurun, gas bumi kita masih cukup melimpah. Batu bara? Kita mungkin punya cadangan terbesar kedua di dunia. Dengan tingkat produksi saat ini, bisa digunakan terus selama 200 tahun ke depan tanpa habis,” ujar Eddy dalam forum MPR RI Goes to Campus, bertajuk ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’, di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Selasa (3/6/2025).
Transisi energi, menurut Eddy, bukan hanya soal keberlanjutan pasokan, melainkan juga bagian dari upaya serius menghadapi krisis iklim.
Ia menyoroti kualitas udara Jakarta yang kerap menjadi yang terburuk di dunia, serta suhu ekstrem yang melanda berbagai wilayah Indonesia, sebagai bukti nyata dari kondisi darurat iklim global.
“Ini bukan lagi climate change, ini climate crisis. Kita melihat dampaknya langsung—dari suhu 38 derajat di Nusa Tenggara Timur (NTT), mencairnya salju abadi di Puncak Carstensz, hingga meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di kota-kota besar,” ujarnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyoroti pentingnya keberadaan payung hukum untuk mempercepat transisi energi.
Baca juga : Eddy Soeparno: Aksi Antisipatif Cegah Kualitas Udara Memburuk
Saat ini, DPR RI bersama Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) guna memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha dan industri.
Ia juga mendorong kolaborasi dari berbagai pihak dalam mempercepat langkah-langkah konkret, seperti penguatan transportasi publik berbasis listrik oleh pemerintah daerah, pemanfaatan energi surya oleh dunia industri. Termasuk peralihan rumah tangga ke kompor induksi yang lebih efisien dan mengurangi beban subsidi LPG.
Menutup pemaparannya, Waketum PAN ini menyerukan peran aktif seluruh komponen masyarakat, khususnya kalangan akademisi, untuk menjadi bagian dari solusi.
Ia mengatakan, bahwa isu energi bukan sekadar wacana elit, melainkan persoalan sehari-hari yang memengaruhi kualitas hidup seluruh warga negara.
“Setiap kali kita menyalakan lampu atau AC, kita sedang berbicara tentang masa depan energi bangsa. Kampus memiliki peran strategis dalam menyumbangkan data, ilmu pengetahuan, dan inovasi untuk membangun masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ini adalah panggilan untuk bertindak,” pungkasnya.
Baca juga : Persaudaraan Bikin ASEAN Tangguh Hadapi Krisis Global
Sementara itu, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA menyampaikan hal senada, ia juga mengingatkan kembali peristiwa tahun 2007 ketika mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore, menerima Hadiah Nobel Perdamaian berkat kampanyenya mengenai bahaya global warming dan climate change.
"Waktu itu banyak orang belum menyadari urgensinya. Namun kini, dampaknya sangat nyata—banjir terjadi di mana-mana, bukan hanya di negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju," ungkap Prof. Kadarsah.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Eddy Soeparno dan menyebut kunjungan ini sebagai momen penting bagi sivitas akademika Trisakti untuk memahami lanskap energi masa depan.
"Beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam bidang energi konvensional maupun terbarukan. Mari kita manfaatkan ilmu beliau sebaik-baiknya," pungkas Prof. Kadarsah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya