Blokir Anggaran KKP Sebaiknya Dicabut

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung upaya Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) dalam memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, Pemerintah diminta mencabut efisiensi atau blokir anggaran KKP.

“YANG akan segera kami lakukan adalah bagaimana mendukung agar efisiensi atau blokir anggaran segera dicabut untuk memenuhi seluruh operasi KKP di tahun 2026,” katanya dalam keterangan persnya, Jumat (20/6/2025).

Hal itu disampaikan Abdul dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau. Pihaknya juga membahas tentang memperkuat pilar maritim Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Baca juga : PDIP Bali Semprot Banteng Buleleng

Dari hasil peninjauan di PSDKP Batam, dia menyebutkan, menjaga laut Indonesia tidak mudah, butuh semangat butuh perjuangan yang tidak kenal lelah tapi juga butuh dana yang cukup. “Ini yang menjadi tantangan bersama,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Abdul, mendukung penganggaran yang cukup untuk penjagaan keamanan laut Indonesia oleh KKP. “Ke depannya kami mendukung upaya-upaya atau ajuan atau anggaran yang diajukan KKP kepada Komisi IV, dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan tadi,” sebutnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, dukungan Komisi IV DPR pemenuhan anggaran KKP bisa diwujudkan. Baik itu untuk mencukupi kebutuhan kapal, atau sarana lainnya seperti drone dan sebagainya.

Baca juga : Sekuriti Ungkap Kode Transferan Dengan Istilah “Jumlah Kamar”

“Kalau soal detailnya mereka pake drone itu merekalah yang mengatur, kalau kami intinya mendukung bagaimana pemenuhan anggaran ini bisa diwujudkan,” tandasnya.

Anggota Komisi IV DPR Sonny T Danaparamita menambahkan, relaksasi dan revisi anggaran KKP sebaiknya dilakukan guna memaksimalkan program-program strategis kementerian. Pelaksanaan harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya peran DPR dalam melakukan fungsi pengawasan, terutama terhadap program yang KKP menyentuh langsung masyarakat. “Khususnya sektor pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing. Jadi, berbagai program itu harus benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.