Fraksi PKB Apresiasi Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan dukungan penuh terhadap 17 program paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Bertu Merlas menekankan program tersebut harus tepat sasaran, terserap maksimal, dan diawasi secara berkelanjutan.

“PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah,” kata Bertu di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menurut Bertu, paket stimulus ini bahkan memuat program khusus untuk penyerapan tenaga kerja.

Baca juga : Kanggo, Aplikasi Praktis Renovasi & Perawatan Gedung Profesional

Tujuannya adalah menekan angka pengangguran terbuka. Bertu menjelaskan, paket stimulus terbagi dalam tiga kategori: delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan tahun 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja.

Pengkategorian ini menunjukkan prioritas sektor utama yang akan digarap pemerintah.

“Presiden juga berpihak pada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, kurir, dan sopir dengan memberikan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan. Ini penting bagi mereka yang pekerjaannya berisiko namun minim perlindungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bertu menyatakan PKB mendukung program ini sebagai komitmen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja baru.

Baca juga : Tebar 17 Paket Stimulus, Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi

“Kami percaya program ini akan meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia berharap, paket stimulus dapat menjangkau masyarakat tanpa hambatan lokasi maupun birokrasi.

“Seluruh pihak harus memastikan bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.

Bertu juga menekankan pentingnya evaluasi yang berkala dan transparan. “Evaluasi bulanan misalnya, untuk mengukur sejauh mana program perkotaan meningkatkan kualitas permukiman atau penyediaan ruang bagi gig economy. Indikatornya harus jelas dan terbuka,” ucapnya.

Baca juga : Hadapi Tantangan Serius, Pakar Imbau Pembenahan Industri Kehutanan

Di akhir, ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan. “Jika ada pihak yang menyalahgunakan, jangan ragu menjatuhkan sanksi agar ada efek jera. Program ini harus memberikan manfaat sesuai mandat Presiden,” pungkas Bertu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.