Kebijakan Kementan Masih Tambal Sulam

 Sebelumnya 
Anggota Komisi V DPR Saadiah Uluputty menambahkan, hilirisasi pertanian harus dipandang sebagai proyek kebangsaan, bukan semata urusan ekonomi. Sebab penguatan hilirisasi menjadi pintu emas bagi kebangkitan ekonomi di Indonesia. "Hilirisasi tidak hanya bicara soal keuntungan ekonomi, tetapi juga kedaulatan pangan, kemandirian desa, dan pengurangan ketimpangan wilayah," ujar Saadiah dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

Saadiah menyebut sejumlah tantangan yang kerap menghambat hilirisasi. Mulai dari birokrasi yang berbelit, lemahnya koordinasi lintas kementerian, hingga minimnya keberpihakan kebijakan. Karena itu, kebijakan anggaran agar diarahkan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Baca juga : Operator Tol Tidak Standar Siap-siap Dikenakan Sanksi

Peringatan Hari Tani Nasional, harap Saadiah, harus menjadi momentum untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan. keberpihakan nyata, jargon hilirisasi hanya berhenti di dokumen perencanaan.

Selain peran negara, ia menilai partisipasi masyarakat sangat penting. Koperasi tani, kelompok usaha, hingga inisiatif lokal harus diberi ruang tumbuh agar hilirisasi benar-benar berpihak pada rakyat. “Hilirisasi sejatinya soal distribusi keadilan. Petani sebagai produsen utama tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan," tandas politikus PKS ini.

Baca juga : Pelayanan Mudah, Rakyat Bisa Hemat Waktu Dan Biaya

Sementara, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membentuk lembaga khusus dalam rangka menjalankan dan mewujudkan semangat reforma agraria.

"Kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Soalnya sudah berulang kali dari era Presiden Megawati kami mengusulkan, tapi ditolak," kata Sekjen KPA Dewi Kartika yang mewakili 139 organisasi petani dan nelayan, kemarin.

Baca juga : Bupati Sudewo Digoyang, Gerindra Pati Pastikan Tidak Lindungi Koruptor

Dewi mengklaim, sekitar 12 ribu petani berdemonstrasi ke Jakarta menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan sembilan langkah perbaikan. Selain di Jakarta, sekitar tiga belas ribu petani lainnya akan berdemonstrasi di berbagai tempat sebagai dukungan terhadap tuntutan reformasi agraria sejati. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 25 September 2025 dengan judul "Sektor Pertanian Hadapi Krisis Serius Kebijakan Kementan Masih Tambal Sulam"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.