Komisi IV DPR Jempolin Capaian Swasembada Pangan Era Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR mengapresiasi capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029. Sejumlah indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah konsistensi kebijakan pemerintah yang menempatkan swasembada pangan—khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis—sebagai prioritas sejak Oktober 2024.

“Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024 telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah,” kata Titiek di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Titiek menyampaikan bahwa pemerintah diperkirakan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Ia menilai capaian tersebut sangat penting mengingat sepanjang 2023–2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

Baca juga : Komisi III DPR Apresiasi Polri Ungkap Kasus Penculikan Balita Bilqis

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” kata politisi Partai Gerindra itu.

BPS mencatat produksi beras pada Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Titiek menyebut peningkatan ini sebagai hasil gotong royong petani yang didukung kebijakan pemerintah melalui penyediaan sarana, teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.

Indikator kesejahteraan petani juga membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan tercatat mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Titiek menilai kenaikan NTP tersebut menandakan adanya ruang ekonomi lebih baik bagi petani sehingga mereka lebih produktif dan kompetitif.

Selain itu, ia mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, ketahanan stok tersebut menjadi penopang stabilitas nasional.

Baca juga : Tamsil Linrung: Capaian MBG Harus Dorong Kemandirian Pangan Daerah

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dinilai menekan biaya produksi dan memperkuat pembangunan pertanian berkelanjutan.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” ujar Alex.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan jaminan pembelian oleh negara. Kebijakan tersebut membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah dan memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani.

“Kebijakan ini efektif memutus ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar,” katanya.

Baca juga : DPR Dorong Percepatan Pembangunan Kereta Api Luar Jawa

Alex menambahkan, keberhasilan sektor pangan perlu dijaga dengan memperkuat koordinasi, memperluas pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang.

“Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.