Rekonstruksi Sebaiknya Diikuti Rehabilitasi Kawasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyambut baik rencana Pemerintah membangun 2 ribu unit rumah atau hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Masyarakat terdampak bencana mesti segera kembali hidup layak dan aman.

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengatakan, kebijakan Pemerintah ini akan meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

“Pemerintah Daerah (Pemda) perlu aktif mempercepat proses ketersediaan lahan,” ucap Sudjatmiko dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Baca juga : BRI Perkuat Tata Kelola Dan Akselerasi Kinerja

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Pemerintah akan membangun 2.000 unit rumah untuk korban bencana di wilayah Sumatera. Proyek itu akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari hasil efisiensi anggaran.

“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan bisa langsung saja jadi rumah tetap,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Pemda, lanjut Sudjatmiko, harus bergerak cepat menyiapkan lahan yang tepat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. Penentuan lokasi sangat krusial agar proses pembangunan bisa segera dilakukan tanpa hambatan yang berarti.

Baca juga : Banjir Rob Diproyeksi Kembali Terjang Pesisir

Menurutnya, lokasi hunian tetap harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Seperti aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan, aksesibilitas, dan kedekatan dengan sumber mata pencaharian warga.

Idealnya, kata dia, lahan yang digunakan tidak jauh dari rumah dan lingkungan asal masyarakat tinggal sebelumnya. Tujuannya, agar mereka tidak tercerabut dari lingkungan sosial, aktivitas ekonomi, dan akses pendidikan maupun layanan dasar lainnya.

Sudjatmiko berharap, koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda dapat berjalan optimal. Sehingga, program pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dapat terlaksana tepat waktu dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Gulat Mulai Dipertandingkan, Indonesia Nangguk 1 Emas Dan 3 Perak

“Kami (Komisi V DPR) akan terus mengawal program tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para korban bencana,” tegas politikus PKB ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta Pemerintah mulai mendata korban bencana yang layak menerima hunian tetap. Karena tahap rekonstruksi ini telah didahului dengan proses pendataan detail tentang korban bencana. Termasuk siapa saja yang menerima hunian permanen dari Pemerintah.

“Perlu ada kualifikasi yang harus dipenuhi para penerima hunian permanen. Misal, rumah sebelumnya sudah tidak bisa ditempati lagi karena rusak total terdampak bencana,” usul Huda dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.