DPR Pastikan Belum Ada Pembayaran Dari Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memastikan belum ada pembayaran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,82 triliun sebagai syarat untuk menjadi anggota permanen di Dewan Perdamaian Gaza, Palestina.

Sebab Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sudah disahkan.

Baca juga : GKB-NU: Board of Peace Dorong Perdamaian Palestina Berbasis Multilateralisme

"APBN 2026 sudah digedok 23 September 2025. Di dalam anggaran Rp 187,1 triliun (Kemenhan dan TNI) tidak ada (untuk pembayaran ke Dewan Perdamain Gaza)," ujar Utut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Namun, kata Utut, bila ada sumber-sumber pembiayaan lain yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari nation pride atau kebanggaan nasional.

Baca juga : BPKH Pastikan Pelemahan Rupiah Tak Ganggu Pembiayaan Haji 2026

Dikatakan Utut, di dunia yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi nantinya ada keuntungan lain yang akan diperoleh Pemerintah dan rakyat Indonesia.

"Mungkin nanti ada dukungan peralatan atau lainnya," ujar politikus PDIP ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.