Persahabatan Jakarta & Teheran Tak Terganggu

RM.id  Rakyat Merdeka - Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mendukung keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang diketuai Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, langkah Indonesia tidak akan memengaruhi hubungan persahabatan Iran–Indonesia. Dubes Boroujerdi menegaskan, Iran tidak merasa kecewa atas keputusan Indonesia, meski Dewan Perdamaian tersebut diprakarsai Presiden AS Donald Trump. Dia menyebut, keputusan itu sepenuhnya kebijakan nasional Indonesia.

“Kami yakin Indonesia bisa membawa perubahan positif bagi Palestina, khususnya Gaza,” kata Dubes Boroujerdi dalam jumpa pers di kediamannya di Menteng, Jakarta, Kamis (22/1/2026) petang.

“Ini langkah Pemerintah Indonesia untuk membantu Palestina. Iran menghormati keputusan tersebut,” imbuhnya.

Dubes Boroujerdi menambahkan, setiap negara berdaulat memiliki hak menentukan arah kebijakan luar negerinya masing-masing. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak akan mengubah hubungan baik kedua negara.

Dubes Boroujerdi juga menekankan keyakinan Iran bahwa Indonesia merupakan negara yang independen dan konsisten dalam politik luar negeri bebas aktif. Namun demikian, dia menyampaikan pandangan kritis terhadap efektivitas Dewan Perdamaian Gaza.

Menurutnya, inisiatif perdamaian apa pun tidak akan menghasilkan solusi substantif selama pendudukan Israel atas wilayah Palestina masih berlangsung.

Baca juga : RI Ikut Dewan Perdamaian, GREAT Institute: Kesempatan Wujudkan Perdamaian Dunia

“Jika pendudukan tidak dihentikan, maka inisiatif perdamaian ini tidak akan berarti,” ucapnya.

Dia menyindir konsep Dewan Perdamaian tersebut dengan perumpamaan orang asing yang masuk ke rumah tanpa izin, lalu menawarkan perdamaian. “Itu tidak masuk akal dan tidak sopan,” sentilnya.

Dubes Boroujerdi menilai, pendekatan semacam itu berisiko mengaburkan akar konflik dan justru melanggengkan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.

Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diluncurkan Trump, Kamis (22/1/2026), di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss.

Keikutsertaan Indonesia ditandai dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bergabungnya Indonesia dipertanyakan sejumlah pengamat dan organisasi masyarakat di dalam negeri. Namun, Pemerintah menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian terkait tujuan lembaga itu, untuk kemanusiaan. Yakni untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, serta memperluas akses bantuan bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Baca juga : KNPI Dukung Presiden Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Palestina

Inisiatif ini tidak hadir secara tiba-tiba. Melainkan kelanjutan dari proses diplomasi panjang yang dimulai pada Majelis Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York tahun 2025.

Proposal tersebut ditindaklanjuti melalui pertemuan lanjutan di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang secara khusus membahas rencana pembentukan Board of Peace. Upaya ini kemudian memperoleh legitimasi internasional melalui dukungan Reso-lusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

“Keanggotaan kita di dalamnya merupakan bentuk penga¬kuan dunia terhadap diplomasi Indonesia, serta pada posisi dan pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia khususnya perdamaian di kawasan tersebut,” ujar Sugiono dalam rekaman video yang diposting Jumat (23/1/2026).

Pro Kontra Di Dalam Negeri

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) yang juga pendiri lembaga Think Tank Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyoroti prinsip kesetaraan di dewan tersebut.

“Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump yang akan mengenyampingkan hak rakyat Palestina. Dan bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar, yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina, yang akan menjadikan Palestina sebagai obyek, bukan tuan rumah di Gaza,” kata Dino di X.

Terpisah, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Indonesia harus aktif dalam Dewan Perdamaian.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengaburkan sikap tegas terhadap pendudukan Israel, pelanggaran hukum humaniter, dan ketimpangan struktural yang menjadi akar konflik.

Baca juga : Dewan Perdamaian Gaza Amputasi PBB

“Tetapi harus memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan internasional,” kata Umam.

Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut hal itu sebagai perdamaian semu yang diatur Trump dalam Board of Peace.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim menilai, Dewan Perdamaian sama sekali tidak berbasis kepada keadilan.

“Ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tandasnya.  DAY/LDU

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.