DPR Minta Jadwal Ulang Tak Kena Biaya Tambahan

 Sebelumnya 
Lebih lanjut, Hasan merekomendasikan skema penjadwalan ulang bagi jemaah tanpa dikenai denda. Pemerintah bersama PPIU perlu memastikan seluruh jamaah terdampak dapat melakukan reschedule secara aman, nyaman, dan tanpa menimbulkan tambahan biaya maupun penalti apa pun.

Dia juga meminta Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umrah segera mengeluarkan surat edaran resmi yang komprehensif. Surat itu harus disertai penjelasan dasar kebijakan agar tidak menimbulkan spekulasi, sementara PPIU dan agen perjalanan wajib menjamin keamanan dana jamaah secara utuh.

Baca juga : Pemerintah Perkuat Implementasi MBG

Selanjutnya, masyarakat diimbau tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. “Masyarakat mempercayakan kebijakan ini kepada Pemerintah yang bekerja berdasarkan pertimbangan keamanan dan diplomasi internasional yang matang,” ucap politikus Golkar itu.

Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menambahkan, ada lonjakan signifikan keberangkatan jamaah umrah di Ramadan tahun ini. Namun, masyarakat diimbau menunda sementara rencana perjalanan ibadah hingga situasi keamanan benar-benar kondusif dan menjamin keselamatan secara optimal.

Baca juga : Korupsi Jasa Outsourcing, Bupati Pekalongan Diduga Pakai Perusahaan Keluarga

Seluruh pihak wajib menunggu pemberitahuan resmi dari Pemerintah terkait jaminan keselamatan. Pasalnya, nyawa merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. “Masyarakat diharapkan menunda perjalanan umrah, baik di akhir maupun selama Ramadan demi keamanan bersama,” tegas legislator Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Kemlu resmi mengeluarkan imbauan untuk menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi untuk sementara waktu. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah antara Israel dan AS.

Baca juga : Gibran Dorong Pelajar Kuasai Teknologi Dan AI

Plt Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Andy Rachmianto menyebut pihaknya telah bersurat kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Kemlu memandang perlu ada langkah antisipatif yang nyata guna melindungi keselamatan seluruh WNI. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 5 Maret 2026 dengan judul "Keberangkatan Jemaah Umrah Tertunda DPR Minta Jadwal Ulang Tak Kena Biaya Tambahan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.