Komisi V: Program Bedah Rumah, Bukti Presiden Prabowo Peduli Masyarakat Kecil

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR mendorong percepatan realisasi program bedah rumah yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pada 2026, target renovasi rumah meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit, dari sebelumnya 45 ribu unit pada 2025.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menilai, program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian.

“Target renovasi 400 ribu rumah rakyat pada 2026 menunjukkan arah kebijakan perumahan nasional yang memberi perhatian lebih besar pada kualitas hunian yang sudah ditempati masyarakat,” ujar Iwan, Senin (13/4/2026).

Program ini dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga : Tiba di Kejagung, Presiden Prabowo Didampingi Menhan hingga Menkeu

Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta per unit, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan target tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian layak.

Iwan menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program ini sangat penting karena tidak hanya menyediakan rumah, tetapi memastikan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menyoroti bahwa di banyak daerah, persoalan utama perumahan bukan pada ketiadaan rumah, melainkan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni.

Baca juga : Wapres Dampingi Presiden Prabowo Di Rapat Kerja, Bahas Ketidakpastian Global

Selain peningkatan jumlah unit, cakupan program pada 2026 akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada 2025, masih terdapat 220 kabupaten/kota yang belum tersentuh program ini.

Karena itu, Iwan mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Ia meminta Kementerian PKP melakukan pemetaan penerima manfaat secara akurat, dengan mengacu pada data pemerintah daerah serta kondisi riil di lapangan.

“Verifikasi harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan tersebut.

Ia juga mendorong adanya evaluasi dan penyesuaian data jika ditemukan ketidaktepatan penerima, sekaligus sebagai perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca juga : Dirut KAI Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Permukiman Bantaran Rel

Lebih lanjut, Iwan mengajak keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program ini, termasuk BUMN dan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL).

“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar program ini berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.