Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Respons Keluhan Masyarakat
Senayan Akan Bentuk Panja Penerimaan Mahasiswa Baru
Selasa, 14 April 2026 07:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 dinilai belum sepenuhnya adil, transparan, dan berintegritas. Banyak keluhan muncul dari masyarakat, khususnya calon mahasiswa.
Anggota Komisi X DPR Eva Stevany Rataba mengatakan, sejumlah calon mahasiswa merasa kecewa karena proses seleksi dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai yang sebenarnya.
“Ada yang merasa nilai rapornya dipermainkan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas dia di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Karena itu, Eva meminta proses seleksi tidak seharusnya hanya bertumpu pada nilai akademik semata. Pertimbangkan juga aspek karakter dan potensi calon mahasiswa. Sehingga seleksi jangan hanya melihat angka, tapi juga karakter dan semangat belajar.
"Banyak yang sudah berusaha keras, tapi tetap tidak lulus,” kata politikus Nasdem ini.
Baca juga : Menteri PU Jengkel: Kalau Masih Muda, Saya Tonjok
Selain itu, ia menyoroti standar biaya pendidikan tinggi yang harus lebih berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat. Penyusunan biaya pendidikan harus proporsional dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (terbelakang, terluar, dan terdepan).
Ia mengingatkan agar biaya kuliah tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jangan sampai biaya menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk mewujudkan cita-citanya.
"Harus jadi jembatan bagi masa depan anak-anak kita,” tandasnya.
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Utamanya, mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang hingga menyentuh bulan Agustus 2026.
Komisi X DPR, kata dia, berencana membentuk panitia kerja (panja) penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.
Baca juga : Beli Sepatu Rp 129 Juta, Bupati Tulungagung Minta Reimburse Ke Kepala OPD
"Jadi perlu adanya sinkronisasi ulang agar PTN tidak mengambil seluruh porsi calon mahasiswa," kata Fikri di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Diketahui, pendaftaran mahasiswa baru PTN 2026/2027 dilakukan melalui portal resmi snpmb.id dengan tiga jalur utama: SNBP (Prestasi) pada Februari 2026, SNBT (Tes UTBK) pendaftaran Maret-April 2026, dan Mandiri oleh masing-masing kampus.
Fikri melanjutkan, jalur masuk ke PTN ada berbagai macam. Seperti lewat tes, ada yang tidak tes, kemudian diperpanjang lagi ada jalur mandiri. Sehingga problematikanya adalah PTS menganggap ini tidak adil. Bila memang benar memberatkan, maka harus diluruskan. "PTN itu seharusnya didorong untuk mutu, sedangkan PTS untuk mendorong aksesibilitas,” tegas politikus PKS ini.
Selain masalah jalur masuk, ia menyoroti variabel waktu pendaftaran PTN yang sering molor hingga bulan Juli, bahkan Agustus. Hal ini dinilai menutup peluang PTS untuk mendapatkan calon mahasiswa baru secara proporsional. "Ini membuat peluang PTS mendapatkan mahasiswa baru semakin sempit,” kritik dia.
Selain itu, ia mengingatkan adanya tumpang tindih program studi (prodi) di perguruan tinggi yang berada bawah naungan kementerian. Seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama, dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL).
Baca juga : Bansos Sedang Dikaji Tunggu Arahan Presiden
Hal ini harus menjadi perhatian bagi PTN agar mereka mengatur prodinya agar saling mendukung antara kementerian satu dengan kementerian lainnya. “Mungkin nanti PTS unggulnya di bidang apa, PTS lain unggul di bidang apa, sehingga tidak saling berhimpitan atau beririsan dengan PTN,” usulnya dia.
Bagaimana tanggapan Pemerintah? Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Muhammad Najib mengatakan, pihaknya berencana membatasi penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 atau sarjana di PTN, khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH). Dengan begitu, kuota penerimaan di PTN-BH akan sama seperti tahun sebelumnya.
"Enggak perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya dan rekrutmennya kita batasi jumlahnya," kata Najib, belum lama ini.
Selanjutnya, fokus pendidikan di PTN-BH akan diarahkan sebagai Research University. "Kita dorong PTN-BH itu untuk lebih banyak menerima mahasiswa pasca, S2 (magister) maupun S3 (doktor) khususnya," tutup dia. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 14 April 2026 dengan judul "Respons Keluhan Masyarakat Senayan Akan Bentuk Panja Penerimaan Mahasiswa Baru"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya