Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pelemahan nilai tukar rupiah, terganggunya rantai pasok global, serta kenaikan harga energi dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan nasional.
Kondisi tersebut dimulai perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto mengatakan, gejolak nilai tukar tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi makro, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap lapangan pekerjaan.
“Yang perlu dipahami, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan. Dampaknya bisa masuk ke dapur melalui kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap lapangan kerja,” kata Pulung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Baca juga : Lion Parcel Gandeng AstraPay, Agen Kini Bisa Bayar via QRIS
Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia saat ini semakin terhubung dengan ekonomi global.
Banyak sektor industri masih bergantung pada bahan baku, mesin, maupun komponen impor sehingga penguatan dolar AS dan gangguan rantai pasok dapat memengaruhi daya tahan dunia usaha.
“Kita tentu berharap dunia usaha tetap mampu bertahan dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja,” tuturnya.
Pulung mengingatkan bahwa dampak PHK tidak hanya dirasakan di kawasan industri atau pusat ekonomi perkotaan.
Baca juga : PPI Kanto Dan APO Bahas Cara Kejar Ekonomi Indonesia 8 Persen
Menurut dia, wilayah pedesaan juga dapat menghadapi tekanan apabila banyak pekerja kembali ke kampung halaman tanpa kepastian pekerjaan maupun penghasilan.
“Jika terjadi PHK dalam jumlah besar, desa berpotensi menghadapi tambahan beban pengangguran. Karena itu, langkah antisipasi perlu dipersiapkan sejak dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial,” tegasnya.
Ia menilai, desa tidak bisa hanya diposisikan sebagai tempat kembali ketika kondisi ekonomi di perkotaan sedang mengalami tekanan.
Kapasitas ekonomi desa, menurutnya, juga perlu diperkuat agar mampu menghadapi kemungkinan meningkatnya arus balik tenaga kerja.
Baca juga : Kuliner Nusantara & Mancanegera Ramaikan Jakarta Vegetarian Week
“Jangan sampai desa menjadi tempat pelarian masalah, sementara kapasitas ekonomi dan sosial desa belum dipersiapkan secara optimal,” ingatnya.
Pulung juga mendorong penguatan langkah mitigasi di sektor ketenagakerjaan, termasuk perlindungan pekerja dan optimalisasi jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi dan pemantauan ketenagakerjaan penting dilakukan untuk mencegah terjadinya PHK secara lebih luas.
“Dalam kondisi seperti ini, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengaktifkan Satgas PHK. Bukan hanya bekerja ketika PHK terjadi, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
