Dark/Light Mode

Kumpul Bersama Para Menteri Di Senayan

Kali Ini, Dasco Bahas Anggaran Kapal Perintis

Selasa, 21 Juli 2026 07:40 WIB
Rapat DPR dengan pemerintah bahas anggaran kapal perintis digelar di gedung DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Instagram)
Rapat DPR dengan pemerintah bahas anggaran kapal perintis digelar di gedung DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali memainkan peran sebagai orkestrator lintas kementerian. Kali ini, Dasco bahas anggaran kapal perintis. 

Acara kumpul bareng itu dikemas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Agenda utamanya, membahas keberlanjutan layanan transportasi laut perintis di daerah 3T. 

Dasco didampingi dua Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi V DPR Lasarus. Dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. 

Rapat tak berlangsung lama. Pemerintah dan DPR langsung menyepakati penambahan anggaran operasional kapal perintis di seluruh wilayah Indonesia. 

“Rapat ini digelar untuk mencari solusi konkret atas kendala anggaran yang sempat mengancam kelancaran layanan penyeberangan perintis,” kata Dasco usai rapat. 

Sebelumnya, operasional kapal perintis sempat terhenti selama beberapa minggu di sejumlah wilayah 3T di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat keterbatasan anggaran.

Baca juga : Spanyol Juara, Argentina Merana

Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat tersebut difokuskan untuk mencari jalan keluar atas kebutuhan pendanaan layanan penyeberangan perintis. 

“Sehingga, kami putuskan bersama-sama bahwa ini langsung kita penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi oleh teman-teman di ASDP maupun di Pelni,” ujarnya. 

Tambahan kebutuhan anggaran untuk ASDP mencapai sekitar Rp 139 miliar, sedangkan untuk PT Pelni sekitar Rp70 miliar. Pemerintah juga menyetujui secara prinsip usulan tambahan anggaran dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Perhubungan sebesar Rp 2,3-2,4 triliun. 

Prasetyo mengatakan, rapat juga membahas kemungkinan perubahan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan publik. Meski demikian, seluruh tata kelola dan mekanisme pengawasan tetap harus dijaga. 

“Selama ini melalui Kemenhub semua sudah tertata mengenai tata kelola, pelaporan, pemeriksaan, dan sebagainya. Kalau nanti ada perubahan, kita harus memastikan seluruh aspek administratif dan tata kelolanya tetap berjalan dengan benar,” katanya. 

Ia memastikan layanan penyeberangan perintis, termasuk di NTT, kini telah kembali beroperasi. “Sudah, alhamdulillah sudah,” kata politisi Partai Gerindra itu. 

Baca juga : Bupati Lombok Barat Dicokok Usai Nobar Final Piala Dunia

Senada, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, bahwa subsidi kapal perintis tidak dihentikan meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. “Yang paling penting adalah layanan tidak berhenti,” ujarnya. 

Dudy menjelaskan, gangguan yang terjadi di NTT bukan disebabkan habisnya anggaran. Melainkan karena proses lelang yang sempat tertunda. 

“Masalahnya ada pada proses lelang yang belum selesai. Sekarang sudah beres dan layanan kembali berjalan,” katanya. 

Dengan rampungnya proses tersebut, pemerintah memastikan operasional kapal perintis di NTT maupun daerah lain kembali normal sesuai jadwal. 

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyatakan pihaknya siap mengoperasikan kembali seluruh layanan penyeberangan perintis di NTT. “Bagi masyarakat kepulauan, khususnya daerah 3T, layanan ini adalah penghubung utama aktivitas sosial dan ekonomi,” ujarnya. 

Menurut Heru, penyeberangan perintis bukan sekadar transportasi, melainkan urat nadi distribusi kebutuhan pokok dan mobilitas warga antarpulau. “Kami bergerak cepat menyiapkan armada, sumber daya manusia, dan dukungan operasional agar masyarakat kembali memperoleh akses transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan,” tegasnya. 

Baca juga : Kaka Suminta: Aturan Sudah Ada, Tapi Tidak Dijalankan

Diketahui, ini bukan pertama kalinya Dasco memimpin penyelesaian persoalan lintas kementerian di DPR. Sebelumnya, ia beberapa kali mengumpulkan para menteri, lembaga, pemangku kepentingan lainnya di Senayan, untuk membahas isu strategis nasional. 

Pada 6 Juni 2026, Dasco memimpin rapat evaluasi moneter dan fiskal bersama Menteri Keuangan Purbaya, Mensesneg Prasetyo, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk merespons gejolak rupiah yang sempat menembus Rp18 ribu per dolar AS. 

Dua hari kemudian, 8 Juni 2026, ia memimpin rapat koordinasi tata kelola ekspor bersama Bahlil Lahadalia, Supratman Andi Agtas, dan Dony Oskaria guna menyelaraskan kebijakan ekspor dan percepatan pertumbuhan ekonomi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.