Komisi VIII Sarankan Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung kegiatan sosialisasi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dimulai lebih awal. Tujuannya agar kualitas penyelenggaraan dan pelayanan terhadap calon jemaah haji semakin baik serta setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 2027 akan menjadi tahun kedua bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam melaksanakan ibadah haji. Pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat atas penyelenggaraan haji 2026.

Baca juga : Zulhas: Kampung Nelayan Dongkrak Ekonomi Pesisir

"Berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan baik dari DPR maupun masyarakat luas, bisa dilakukan dan diimplementasikan sejak awal," ujar HNW, sapaan akrabnya, di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Komisi VIII DPR, lanjutnya, telah menyetujui kebutuhan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diajukan oleh Kemenhaj sekitar Rp 4 triliun. Anggaran tersebut untuk pembayaran awal layanan jemaah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sebagaimana ketentuan dari pihak Arab Saudi.

Baca juga : KLH Beri Pendampingan Pengelolaan Limbah SPPG

Kebijakan di Arab Saudi saat ini, terang HNW, adalah langsung membuka persiapan haji mendatang sejak berakhirnya haji di tahun berjalan. Karena itu, berbagai masukan dari Komisi VIII DPR mesti segera disinkronkan dengan rencana kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, pembentukan Kemenhaj merupakan ikhtiar menghadirkan tata kelola haji yang lebih baik dan profesional. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Presiden Prabowo juga mengeluarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Baca juga : Kalau Tidak Sesuai Spek, Silakan Foto, Laporkan!

Hasilnya, kata HNW, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kemenhaj di tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tentunya dengan berbagai peningkatan layanan dan perbaikan dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025. Seperti soal syarikah dan kartu nusuk atau yang lainnya.

HNW optimistis, pada tahun kedua penyelenggaraan haji oleh Kemenhaj bisa lebih baik lagi. Apalagi dengan pengalaman positif itu dan ikhtiar persiapan penyelenggaraan haji sejak awal, maka penyelenggaraan haji mestinya bisa lebih baik. “Bagi calon jemaah haji 2027 juga bisa lebih tenang dan khusyuk dalam menjalankan ibadah haji, sehingga memperoleh haji mabrur," harap politisi senior PKS ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.