Yorrys: STSB DPR-DPD RI 2026 Momentum Suara Daerah Jadi Poros Kebijakan Nasional

 Sebelumnya 
Persoalan kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian DPD RI. Kebijakan efisiensi anggaran, menurut Yorrys, harus memperhitungkan kemampuan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan.

“Efisiensi tentu memiliki tujuan yang baik. Tetapi kita juga harus melihat kesiapan daerah. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru membuat daerah kesulitan membiayai kebutuhan dasarnya dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, DPD RI mendorong pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi pengurangan transfer atau belanja, tetapi juga memikirkan bagaimana daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber daya dan potensi ekonominya.

“Daerah harus diberikan ruang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatannya berdasarkan potensi masing-masing. Dengan begitu, daerah tidak selamanya bergantung pada intervensi pusat dan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menghadapi kebijakan efisiensi,” tambah Yorrys.

DPD RI juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yorrys, keberhasilan program tersebut harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

Baca juga : Yorrys: Kami Cari Solusi, Bukan Memantik Konflik

“Makan Bergizi Gratis bukan hanya persoalan distribusi makanan. Kita harus memastikan program ini benar-benar menjangkau anak-anak dan masyarakat di daerah yang masih menghadapi persoalan gizi buruk, stunting, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih besar,” katanya.

Ia menilai, evaluasi terhadap tata kelola MBG perlu terus dilakukan agar kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia secara lebih tepat sasaran.

Persoalan Papua juga menjadi salah satu perhatian utama DPD RI. Saat ini, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk menyoroti berbagai persoalan, khususnya terkait keamanan, kemanusiaan, serta dampak proyek strategis nasional di Tanah Papua.

Yorrys menegaskan, pembangunan Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

“Papua membutuhkan perhatian yang serius. Konflik yang masih terjadi telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, akses pendidikan, hingga hilangnya nyawa. Negara harus hadir untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan rasa aman, martabat, dan hak-hak masyarakat Papua,” tegasnya.

Baca juga : DPD Sikapi Dinamika Keamanan Dan Konflik Di Papua

Menurutnya, Proyek Strategis Nasional di Papua perlu dijalankan dengan pendekatan yang arif, bijaksana, dan melibatkan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Yorrys menjelaskan, aspirasi yang akan dibawa DPD RI dalam STSB tidak muncul secara tiba-tiba. DPD memiliki mekanisme konsolidasi aspirasi melalui berbagai pertemuan antardaerah, antar-subwilayah, maupun pertemuan dengan daerah pemilihan.

Aspirasi tersebut kemudian dipetakan dan dielaborasi melalui agenda kelembagaan, termasuk sidang paripurna DPD RI pada awal dan akhir masa sidang.

“Aspirasi daerah tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi itu harus kita konsolidasikan, kita elaborasi, kemudian kita bawa ke ruang pengambilan kebijakan nasional. Itulah salah satu fungsi strategis DPD, memastikan suara daerah hadir dalam setiap momentum penting kenegaraan,” kata Yorrys.

Terkait hubungan antarlembaga legislatif, Yorrys menilai hubungan DPD RI dengan DPR RI dan MPR RI saat ini berlangsung baik dan harmonis. Menurutnya, ketiga lembaga memiliki posisi yang saling melengkapi dalam menjalankan mandat kedaulatan rakyat.

Baca juga : Negara yang Rendah Hati

“MPR, DPR, dan DPD sesungguhnya saling membutuhkan. Suara rakyat dan daulat rakyat lahir dari proses yang berlangsung di lembaga-lembaga tersebut. Aspirasi masyarakat dari tingkat paling bawah harus menjadi bahan bersama untuk menghasilkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik,” ujarnya.

Dia berharap, hubungan kelembagaan tersebut terus diperkuat agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.