Anggota Komisi VII DPR Minta Evaluasi Total Demi Cegah Karhutla

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta adanya evaluasi besar-besaran terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Menurutnya, kebakaran hutan yang menimbulkan kerugian besar harus dicegah agar tidak terus berulang setiap tahun.

BHS menilai, Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani bertanggung jawab lebih serius melakukan perawatan hutan, terutama saat menghadapi musim kemarau panjang.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan penyiraman secara berkala melalui pesawat pengebom air (water bombing), rekayasa cuaca atau hujan buatan, hingga pemasangan sistem sprinkler seperti yang diterapkan di sejumlah negara Asia Tenggara.

Menurut BHS, hutan tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa mendapatkan pasokan air hujan. Bahkan, penyiraman perlu dilakukan sebelum hutan melewati 21 hari tanpa hujan.

"Air harus terus digelontorkan untuk menghidupi hutan-hutan kita. Selama hutan tidak tersiram air hujan, tidak boleh dibiarkan lebih dari 21 hari. Seharusnya Kementerian Kehutanan dan Perhutani melakukan penyiraman sebelum batas waktu tersebut," ujar BHS saat kegiatan reses di Kantor BMKG Jawa Timur, Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Baca juga : Menhut Bantu Biaya Pendidikan Anak Korban Karhutla Bromo hingga Kuliah

Dia menjelaskan, kondisi daun dan ranting yang mengering membuat kawasan hutan lebih rentan terbakar. Sebaliknya, vegetasi yang tetap terjaga kelembapannya akan mengurangi risiko kebakaran.

"Sehingga hutan-hutan tersebut daun dan dahannya tidak mengering. Daun dan ranting yang kering sangat mudah terbakar, apalagi saat terkena terik matahari. Daun yang hijau tidak akan mudah terbakar karena daun dan dahannya mengandung sekitar 85 persen air," jelasnya.

BHS menyebut, Indonesia memiliki sekitar 125 juta hektare kawasan hutan tropis yang sangat bergantung pada curah hujan. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi dan perawatan secara terencana, khususnya ketika memasuki musim kemarau.

Dia mencontohkan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia yang memiliki kawasan hutan sekitar 22 juta hektare, Thailand 16,4 juta hektare, dan Vietnam 15,03 juta hektare. Menurutnya, negara-negara tersebut melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelembapan hutan selama musim kemarau, termasuk melalui water bombing, rekayasa hujan buatan, dan sistem sprinkler.

BHS juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dalam melakukan perawatan.

Dia merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memuat ketentuan pidana dan denda terhadap pelanggaran di bidang kehutanan.

Baca juga : Menhut: Presiden Prabowo Salurkan Banpres Rp 125 Miliar untuk Karhutla Jambi

"Saya merujuk sanksi hukum pada perusakan hutan sebagaimana UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Ini bisa karena kelalaian di dalam merawat maupun kesengajaan," tegasnya.

Lebih lanjut, BHS menilai anggaran Kementerian Kehutanan yang mencapai sekitar Rp6 triliun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program perawatan dan perlindungan hutan, terutama selama musim kemarau.

Anggaran tersebut, kata dia, juga perlu diarahkan untuk mengidentifikasi dan menjaga keanekaragaman spesies tumbuhan, satwa, serta ekosistem hutan agar tetap lestari.

Menurut BHS, kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata dan kesehatan. Selain itu, keberadaan hutan juga memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia.

Dia berharap pola perawatan hutan yang diterapkan sejumlah negara, seperti Malaysia dan Vietnam, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia.

BHS menilai, pengelolaan hutan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menekan risiko kebakaran dan menjaga kelestarian kawasan hutan sepanjang musim kemarau.

Baca juga : Karhutla Jambi Membaik, Menhut Optimalkan Pembasahan hingga 2 November

Dia juga mengingatkan, dampak kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang luas.

Sektor pariwisata, industri, dan perdagangan dapat terkena imbasnya. Kabut asap yang mengganggu penerbangan serta menurunkan kualitas udara juga berpotensi membuat wisatawan mancanegara enggan berkunjung ke Indonesia.

"Jangan sampai kebakaran hutan dan kabut asap menghambat sektor pariwisata, industri, dan perdagangan kita. Ini bisa berdampak pada target pariwisata dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.