Dark/Light Mode

Pendapatan Daerah Berkurang

Senator Mirah Minta Evaluasi Anggaran Kabupaten Bima

Minggu, 22 November 2026 18:04 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid. Foto: DPD RI
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid. Foto: DPD RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid menyoroti penurunan pendapatan daerah Kabupaten Bima dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah tercatat turun 4,96 persen menjadi Rp 2,045 triliun.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah Kabupaten Bima dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Terlebih, penurunan transfer dari pemerintah pusat semakin mempersempit ruang fiskal daerah.

Mirah mengatakan, penurunan kapasitas pendapatan harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dia juga menyoroti komposisi belanja daerah yang mencapai Rp 2,044 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp 127,97 miliar, sementara belanja operasional mendominasi hingga Rp 1,713 triliun.

“Penurunan pendapatan daerah tentu menjadi tantangan yang harus direspons dengan perencanaan anggaran yang lebih cermat. Pemerintah Kabupaten Bima perlu memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat pelayanan dasar masyarakat maupun pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak daerah,” ujar Mirah dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Baca juga : Diskusi Panel Obligasi Daerah MPR, Kepercayaan Publik Jadi Modal Utama

Menurutnya, struktur pendapatan Kabupaten Bima yang masih didominasi transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,806 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 228,78 miliar, menunjukkan perlunya penguatan kemandirian fiskal.

Ketergantungan terhadap transfer pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dan kondisi keuangan nasional. Karena itu, Mirah mendorong Pemerintah Kabupaten Bima mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD.

Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang besar antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bima memiliki potensi ekonomi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi daerah. Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui perluasan aktivitas ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara produktif, bukan dengan membebani masyarakat melalui pungutan yang tidak proporsional,” jelasnya.

Selain pendapatan, Mirah turut menyoroti minimnya alokasi belanja modal yang hanya sekitar Rp127,97 miliar. Menurutnya, anggaran pembangunan harus diarahkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Kalimalang Tawarkan Sensasi Wisata Air Modern

Beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Dia juga mengingatkan agar dominasi belanja operasional dievaluasi secara berkala. Efisiensi belanja birokrasi perlu dilakukan untuk menjaga ruang fiskal dan memastikan anggaran memberikan dampak lebih besar terhadap pembangunan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pemenuhan hak aparatur.

Terkait empat agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bima pada 2027, yakni tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, percepatan infrastruktur wilayah, dan kemandirian ekonomi lokal, Mirah berharap seluruhnya diterjemahkan ke dalam program konkret dengan indikator keberhasilan yang terukur.

“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama. Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki manfaat nyata. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat program prioritas hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa hasil yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI dari NTB, Mirah juga mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah.

Baca juga : Hingga Oktober 2026, APBN Defisit 379 T

Menurutnya, kebutuhan pembangunan Kabupaten Bima perlu terus diperjuangkan agar mendapat perhatian sesuai karakteristik, potensi, dan tantangan wilayah.

Mirah berharap Pemerintah Kabupaten Bima dapat memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar besarnya anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka peluang ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pembangunan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.