PDIP Anggap PSBB Kurang Efektif Cegah Mudik

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukur H Nababan mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 selama masa pandemi. 

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah, baik Kemenhub, Kementerian PUPR  dan Korlantas selama ini sudah baik dalam penanganan covid," kata Sukur dalam rapat kerja virtual Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Karkolantas, Rabu (6/05).    

Dalam rapat tersebut, Sukur hanya mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan mudik saat pandemi. Pendekatan dan sosialisasi, menurutnya, lebih tepat dilakukan guna mencegah penyebaran covid di daerah. 

Baca juga : DPR Sesalkan Pemotongan Anggaran Di Lingkup Kementan

Ia lebih setuju menggunakan pendekatan dan sosialisasi ke warga dibandingkan pendekatan pendekatan hukum melalui aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Kalau saya lebih nyaman melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada warga dari pada menggunakan pendekatan hukum, seperti apa yang dikatakan Pak Karkolantas masih ada yang curi curi dalam aturan PSBB," kata Sukur. 

Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan pendekatan dan sosialisasi  ke masyarakat untuk memberikan penjelasan  terkait larangan kenapa tidak boleh mudik ?. Pendekatan seperti ini, diyakini mampu memberikan kesadaran  masyarakat untuk tidak  mudik saat pandemi. 

Baca juga : Puan: Kita Butuh Gotong Royong Berskala Besar

“Misalnya, kita membuat tagline bahwa melakukan silaturahmi, bersalaman, cium pipi kiri dan kanan saat Lebaran yang terbaik saat ini adalah dengan doa. Karena kalau kita bertemu, bersilaturahmi dari daerah atau Jakarta datang ke kampung halaman, itu bisa membawa penyakit. Ini yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat untuk menekan penyebaran covid,” jelasnya.

Politis batak dari Siborong borong ini mengatakan, saat ini yang ditakutkan dalam penyebaran covid adalah Orang Tanpa Gejala (OTG). 

Karena gejala virus corona itu ada yang jatuh sakit ada juga yang tidak menunjukan gejala. Tergantung dari kekebalan tubuh.

Baca juga : Setuju Relaksasi PSBB, Fraksi PDIP Minta Pemerintah Fokus ke Pangan, Ekonomi dan Kesehatan

“Ketakutan kita adalah OTG. Maka itu, pendekatan melalui sosialisasi ke masyarakat harus betul betul dilaksanakan secara massif sehingga penyebaran virus bisa dikendalikan, seperti yang sudah dilakukan oleh negara di Asia yaitu, Jepang, Vietnam, Korea dan Singapura,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat, Jhoni Allen Marbun meminta pemerintah menjelaskan, kepada publik apa yang dimaksud zona merah itu. Lalu, petakan wilayah mana saja yang sudah berstatus zona merah di setiap wilayah. 

Hal ini penting agar masyarakat paham dan mengetahui wilayah mana saja yang sudah masuk zona merah. "Saya minta pemerintah fokus pada pemetaan zona merah di daerah dan bagaimana pencegahannya agar penyebaran covid bisa dicegah," tegas Allen. [FIK]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.