Senayan Kaget Latihan Bikin Pempek Bayar Rp 600 Ribu

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Hukum DPR kaget begitu mengetahui mahalnya tarif jasa pelatihan online dalam program Kartu Pra Kerja yang wajib diikuti penerima bantuan. Kata anggota dewan, untuk ikut pelatihan bikin pempek saja, penerima Kartu Pra-Kerja dikenai biaya hingga Rp 600 ribu.

Anggota Komisi III DPR Habiburrokhman mengatakan, pada dasarnya program pelatihan online dalam Kartu Pra-Kerja tujuannya baik. Berupaya membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau yang tidak memiliki pekerjaan agar bisa memiliki skill yang lebih mumpuni. 

Hanya saja, menurut politikus Partai Gerindra ini, dalam pelaksanaannya program pelatihan online Kartu Pra Kerja sangat rawan dikorupsi. “Dalam pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan banget. Jangan sampai nih Pak Jokowi ditipu anak kecil,” kata Habiburrokhman. 

Karena itu, dia meminta KPK menganalisis terkait pelaksanaan pelatihan online program Kartu Pra Kerja tersebut, sekaligus merekomendasikan agar program itu dihentikan. Sebab implementasi pelatihan online ini rawan korupsi. Sistem pemilihan delapan platform media digital itu dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Selain itu, tarif jasa pelatihan yang diberikan oleh perusahaan tersebut ternyata sangat mahal. 

Baca juga : Pemerintah dan DPR Sepakat Pasar Rakyat Buka Saat Pandemi

Padahal, menurut Habiburrokhman, di era digital seperti sekarang jasa pelatihan tersebut bisa diperoleh di mana saja secara gratis. “Saya ini orang Palembang, saya bingung kok ada pelatihan bikin pempek (makanan khas Palembang) Rp 600 ribu. Itu kan tidak ada e-catalogue-nya,” katanya. 

Karena itu, dia mempertanyakan sistem penetapan harga yang ditetapkan dalam jasa pelatihan online tersebut yang menurutnya sama sekali tidak ada dasar penetapan. “(Pelatihan) empek-empek gitu-gitu saja Rp 600 ribu. Kalau begitu belajar saja sama istri saya, belajar saja di YouTube, gratis kok. Jadi itu bagaimana menentukan harganya,” katanya, terheran-heran. 

Dia meminta KPK menganalisis terhadap kemungkinan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penetapan tarif jasa sistem pelatihan online Kartu Pra-Kerja. Dia tidak ingin ada pihak yang mengambil untung besar dari bencana pandemi yang membuat rakyat kini menderita. 

“Itu dikejar Pak (KPK, red). Kita ini geregetan. Kami ingin Pak Jokowi sukses, berhasil dengan Kartu Pra Kerja. Jangan ada yang berani ambil kesempatan,” katanya. 

Baca juga : Bicara Hardiknas, Politisi Demokrat: Pemerintah Harus Wujudkan Program Merdeka Belajar

Hal senada dilontarkan anggota Komisi III lainnya, Taufik Basari. Menurutnya, KPK bisa melakukan kajian terhadap program pelatihan online Kartu Pra Kerja ini sebagai upaya pencegahan tipikor. Jika dalam kajiannya ternyata KPK menemukan ada potensi tipikor, maka KPK bisa mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan kegiatan tersebut. 

“Supaya kita tidak perlu berpolemik panjang lebar, ada pembelaan bahwa kita lakukan dengan tujuan ini. Sudahlah, kita laksanakan tegas saja, hitam putih saja, kalau memang tidak tepat KPK bisa berperan ingatkan eksekutif,” kata politikus Nasdem ini. 

Anggota Komisi III Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, ada ruang gelap dalam jasa pelatihan online. Apalagi, pelatihan online diberikan hanya ala kadarnya, tanpa parameter kelulusan. “Saya sudah menelepon penanggungjawabnya (Badan Pemeriksa Keuangan, red), tolong diaudit Pak. Mereka itu seenaknya. Rakyat mendaftar dengan susahnya masuk tapi ketika lulus apa indikatornya. Ini suatu kejahatan di ruang gelap. Bagaimana post auditnya menentukan siapa yang lulus dan tidak lulus. Apalagi ini satu juta loh biaya pelatihannya,” kata dia. 

Karena itu, dia menilai lebih baik anggaran jasa pelatihan online ini digeser daripada hanya mengundang polemik dan menyudutkan pemerintah. “Kalau perlu anggaran pelatihan itu digeser ke social safety net buat rakyat, daripada terus menjadi perdebatan,” tambahnya. 

Baca juga : Komisi X DPR Dorong Program Pendidikan Jarak Jauh

Anggota Fraksi PDIP Arteria Dahlan juga geregetan melihat pelaksanaan pelatihan online di Kartu Pra Kerja ini. “Gagasan Pak Jokowi (Kartu Pra-Kerja) ini bagus, Omnibus Law, semuanya bagus tapi begitu diimplementasikan dipangkas sama orang-orang nggak benar. Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender diberi kuota raksasa, diberi permen raksasa oleh pemerintah,” herannya. 

Apalagi, kata dia, CEO salah satu penerima program bernilai Rp 5,6 triliun ini yakni Ruangguru (sebelumnya) merupakan salah satu staf khusus milenial Presiden Jokowi. Kepemilikan sahammnya pun dimiliki perusahaan dari Singapura dan Amerika. Dia pun meminta dugaan korupsi dalam pelatihan online ini diusut KPK. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah menunjuk langsung delapan perusahaan platform digital untuk menjadi mitra pelaksana program pelatihan online Kartu Pra Kerja. Yakni Ruangguru (CEO eks Staf Khusus Presiden, Adamas Syah Belva Devara), Bukalapak (CEO Rachmad Kaimuddin), Sisnaker milik Kementerian Tenaga Kerja, Mau Belajar Apa (Jourdan Kamal), Pintaria (Haruka Edu), Sekolahmu (Najeela Shihab), Tokopedia (Alibaba) dan Pijar Mahir (PT Telkom). [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.