Apa DPR Masih Mau Beresin RUU Haluan Ideologi Pancasila?

RM.id  Rakyat Merdeka - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dinilai merendahkan harkat dan martabat Pancasila. Juga dianggap sebagai alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia. Benarkah?

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat (12/6) malam, mengeluarkan maklumat penolakan RUU HIP. Sementara PP Muhammadiyah bertekad mengawal RUU tersebut dengan menyiapkan tim “Jihad Konstitusi” yang diketua Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dari Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mewanti-wanti agar DPR tak tergesa-gesa membahas rancangan beleid tersebut.

Baca juga : Senayan Ngarep Pemerintah Putihkan Sisa Utang Nasabah

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri (FOKO) menilai, RUU HIP yang saat ini sedang dibahas di DPR sangat tendensius. “Pengangkatan RUU HIP ini sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI,” ungkap Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri Mayor Jenderal TNI (Purn) Soekarno.

Netizen sepakat menolak RUU HIP. “Kami juga mendukung penuh maklumat MUI yang menolak RUU HIP yang diduga sebagai entry point masuknya ideologi komunis, Leninis dan Marxis,” ujar Musniumar.

Baca juga : Politisi PDIP: Saya Khawatir Korban Covid-19 Bertambah

Dukungan senada diungkapkan Ustad Zaitun Rasmin. “Kami mendukung penuh maklumat MUI. Jangan Beri ruang kepada ideologi-ideologi berbahaya seperti Marxisme, Leninisme dan Komunisme di negeri kita,” ujarnya di akun @ZaitunRasmin.

Adhie Massardi meminta DPR menghentikan pembahasan RUU HIP. “STOP RUU HIP. Coz sejak awal sudah bikin kontroversi, maka RUU Haluan Ideologi Pancasila harus didrop, kecuali naskah akademiknya diganti dulu. Apalagi yang bahas tidak ada yang kompeten soal Pancasila. Ingat Pancasila bukan ideologi, alat pemersatu, bukan justru jadi alat perpecahan,” ujarnya di akun @AdhieMassardi.

Baca juga : Elite DPR Pengen Demokrasi Naik Kelas, Tolak Perpecahan

“Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 tentang PKI, pernyataan sebagai organ terlarang di seluruh wilayah NKRI dalam RUU HIP adalah sebuah langkah pengkhianatan @DPR_RI. Apabila itu benar terjadi, maka tidak ada jalan lain selain bergerak!,” kata Podoradong.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.