Dark/Light Mode

Soal Kebijakan Daerah

DPD Harap Pemerintah Adopsi Kearifan Lokal

Rabu, 30 Desember 2020 11:14 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Facebook)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Facebook)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai, identitas daerah harus tercermin dalam sistem birokrasi di seluruh Tanah Air. Karenanya, pemerintah diharapkan mengadopsi kearifan lokal saat membuat kebijakan atau berbagai undang-undang (UU) berkaitan dengan daerah.

“DPD memahami eksistensi kearifan lokal sebagai cerminan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga, ini perlu diadopsi dalam peraturan perundang-undangan,” ujar LaNyalla saat membuka Refleksi Akhir Tahun 2020, rangkaian acara Kongres Sunda, kemarin.

Baca Juga : PUPR Imbau Pemda Segera Manfaatkan Rusunawa Untuk Wong Cilik

Lebih lanjut, LaNyalla menguraikan, eksistensi yuridis kearifan lokal telah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan. Karenanya, peraturan perundang-undangan harus tetap berdasarkan pada kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat.

Menurutnya, kearifan lokal menjadi faktor penting saat penyusunan aturan daerah.

Baca Juga : Psikolog Unpad: Positif Covid Harus Dibarengi Dengan Pikiran Positif

“Saya mengajak pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, termasuk kalangan masyarakat madani di perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah, mempromosikan gagasan lokal yang mengandung kearifan, yang masih tertanam dan disuburkan masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tutur LaNyalla secara virtual.
 Selanjutnya