Dark/Light Mode

Masuk Prolegnas 2021

Mimpi Bangun Ibu Kota Negara Belum Padam

Sabtu, 16 Januari 2021 07:52 WIB
Ilustrasi konsep ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Foto: Kementerian PUPR)
Ilustrasi konsep ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Foto: Kementerian PUPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mimpi Presiden Jokowi untuk mem­bangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, ternyata belum padam. Setelah tertunda karena ada­nya pandemi, proyek yang ditaksir akan menelan dana sekitar Rp 400 triliun lebih itu, kembali “ON”. Kali ini, wacananya dimulai dari Senayan. DPR sudah ketuk palu, RUU IKN ma­suk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Kemarin, DPR menyepakati 33 RUU masuk Prolegnas 2021. Salah satunya, yakni RUU IKN. Legislasi ini merupakan 1 dari 9 RUU yang diusulkan pemerintah untuk segera dibahas bersama.

Meski disetujui, ada beberapa catatan dari sejumlah fraksi sebelum me­ngesahkan RUU IKN masuk Prolegnas 2021. 

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai, RUU IKN belum mendesak dibahas. Alasannya, Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian dalam negeri. Apalagi, keuangan negara se­dang­ de­fisit dan ­utang­ menumpuk.

“Dari 33 RUU yang masuk Prolegnas, ada dua yang kami nilai belum perlu dilakukan. RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan RUU IKN,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, RUU yang masuk di Prolegnas 2021 lebih baik RUU yang memiliki urgensi dan mendesak untuk dilakukan. Jangan sampai, pembahasan RUU itu malah membuang-buang waktu dan anggaran.

Baca Juga : Bu Risma, Ini Tugas Sebenarnya

“Nanti, setelah pandemi ini berakhir dan perekonomian sudah berjalan seperti biasa, bolehlah kita masukkan RUU Ibu Kota Negara di Prolegnas,” usulnya.

Politikus PAN, Guspardi Gaus juga menolak RUU IKN dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021. Dia menilai, RUU tersebut belum terlalu penting untuk dibahas, karena saat ini fokus pemerintah masih menyelesaikan pandemi Covid-19.

“Terkait RUU Ibukota Negara, PAN menilai keberadaan RUU tersebut belum mendesak dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021 dan perlu ditinjau kembali,” katanya.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani mendukung pembahasan RUU IKN segera dilakukan. Sebab, untuk mewujudkan IKN tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu dan persiapan matang untuk mewujudkannya.

“Perlu menyerap aspirasi dan keterangan stakeholders. Begitu juga sosialisasinya butuh waktu. Pemerintah jelas memperhitungkan faktor ini sebagai alasan untuk masuk di Prolegnas Prioritas 2021,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo meyakini RUU IKN akan segera dibahas pemerintah. Bahkan dia optimis, legislasi ini bakal segera terealisasi.

Baca Juga : Pak Prabowo, Masih Mau Diam Saja Nih?

“Sekarang di DPR, tidak ada kekuatan yang bisa kalahkan koalisi pemerintah. Nyaris tidak ada oposisi,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meskipun nanti legislasinya sudah sah jadi undang-undang, dia pesimis proyek IKN bisa dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan tahun 2023 saja, kata dia, sulit memulai pembangunan IKN. “Anggarannya dari mana? BUMN juga sudah melet semua,” sindirnya.

Agus kembali mengingatkan agar pemerintah menunda dulu proyek prestisius ini. Negara masih harus berjuang melawan pandemi yang belum jelas kapan berakhir. Jangan sampai, anggaran yang minim dikelola Pemerintah justru dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu. “Kereta cepat Bandung saja gagal. Cuma sampai Padalarang,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memproyeksi, pembangunan IKN bisa dilakukan setelah vaksinasi Covid-19. Saat ini, master plan dan detail pembangunan sudah rampung.

“Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi ada, kita bisa langsungkan karena dia bisa menjadi prime mover, dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak,” kata Suharso.

Ketum PPP ini mengatakan, RUU IKN juga sudah masuk Prolegnas dan Perpres untuk membentuk Badan Otoritas IKN juga sudah siap. Sehingga, lanjut dia, pembangunan IKN juga siap dilakukan dan tinggal menunggu perintah Jokowi.

Baca Juga : Menkes Juga Dengarkan Pengkritik Yang Berisik

“Kalau misalnya keputusan politik hari ini diperintah Pak Presiden, langsung dibangun, di-start, kita jalan, kita bisa lakukan, jadi kita sudah siap,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menambahkan, pembangunan IKN bisa didanai Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Namun, pengelolaannya ini perlu dikolaborasikan antara badan otorita dan Lembaga Pe ngelola Investasi (LPI) Indonesia.

“SWF untuk dibiayai IKN secara prinsip dimungkinkan. Bagaimana pengelolaannya nanti ada kolaborasi badan otorita dengan SWF,” kata Rudy.

Pemerintah menargetkan pembahasan RUU IKN ini bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Pembahasan ini pun bisa dilakukan secara paralel dengan pembangunan IKN yang sifatnya kebutuhan dasar. “Ini bisa berjalan paralel dengan pembangunan yang bisa dilakukan yang sifatnya kebutuhan dasar,” kata dia. [QAR]