Tangani Corona, Yahya Zaini Dukung Kolaborasi Pemerintah Dan Epidemiolog

RM.id  Rakyat Merdeka - Kolaborasi Pemerintah dengan epidemiolog dalam menyusun kebijakan pencegahan kasus Covid-19 bakal berdampak positif. Pemerintah juga didorong bekerja sama dengan stakeholder lainnya.  

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mendukung setiap ikhtiar untuk memperbaiki penanganan Covid-19, termasuk keterlibatan epidemiolog.

“Keterlibatan epidemiolog dalam merumuskan kebijakan penanganan Covid-19 merupakan langkah maju dan membawa optimisme," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (3/2).

Selain epidemiolog, menurut Yahya, sebaiknya Pemerintah juga melibatkan organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyusun kebijakan. 

Baca juga : Kualitas Contact Tracing Diragukan Epidemiolog...

Selain aspek keilmuwan, organisasi profesi punya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di berbagai fasilitas kesehatan.

Yahya menjelaskan, pelibatan epidemiolog jangan sebatas penyusunan kebijakan. Mereka harus hadir dalam pelaksanaan dan pengawasan. Supaya kebijakan yang sudah disusun benar-benar bisa dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi. 

"Guna mencari solusi jika ada masalah di lapangan. Contoh, apakah pelaksanaan testing dan tracing sesuai secara epidemologi atau tidak," ungkapnya.

Yahya mengatakan, keterlibatan dan partisipasi semua pihak, para ahli, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam penanganan pandemi ini. 

Baca juga : Menpora Dukung Kompetisi Bergulir Dan Timnas Kembali Latihan

Semua pihak bisa ambil bagian dalam setip usaha mengurangi penyebaran Covid-19, sesuai kemampuan masing-masing.

"Misalnya dalam sosialisasi dan edukasi gerakan 3M dan vaksinasi, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting," katanya.

Hasil survei menunjukan bahwa masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang menolak divaksin. Yahya menduga itu karena sosialisasi dan edukasi belum berjalan optimal. 

"Bagaimana meyakinkan warga masyarakat supaya mau divaksin? Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dilibatkan. Terutama di lapisan masyarakat bawah. Apalagi untuk menangkal atau mengimbangi berita-berita hoaks di media sosial," pungkasnya.

Baca juga : Dua Bulan Menikah, Puteri Komarudin Minta Didoakan Hamil

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan sejak bulan lalu tidak efektif menahan laju penambahan kasus positif Covid-19.

Menurut dia, mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus Covid-19 tetap naik.

Kemudian, Jokowi meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengajak epidemiolog merancang kebijakan penanganan Covid-19. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.