DPR Minta Penanganan Pupuk Subsidi Ditinjau Total

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel meminta penanganan masalah klasik pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir. Ini dilakukan demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata.

"Hingga sampai saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat. Namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah Indonesia," kata Gobel usai memimpin rapat konsultasi antara Pimpinan DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Gobel didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga : Komisi IX Dukung Proyek Sistem Satu Kanal Pekerja Migran Ke Saudi

"Persoalannya di mana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total. Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi," terangnya.

Dikatakannya, persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian. Namun juga, ungkap Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut, juga diperlukan kolaborasi dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Disebutkannya, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian yang wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

Baca juga : Komisi IV DPR Minta Anggaran Kementan Ditambah

"Mengingat, persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN. Tidak hanya itu, sementara persoalan fiskal keuangan dan pupuk subsidi berada dibawah Menteri Keuangan. Selain itu, persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Ini harus jita pikirkan untuk mewujudkan ketahanan pangan,” ungkap Gobel.  

Oleh karena itu, pimpinan DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini dengan sengaja mengadakan rapat gabungan untuk konsultasi mendiskusikan isu-isu terkini soal masalah pupuk subsidi.

"Tujuannya, agar kita secara bersama-sama bisa memecahkan persoalan klasik tentang pupuk ini. Apalagi, masalah pangan karena ini sudah menyangkut permasalahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkas Gobel. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.