Kenapa Jahe Ilegal Tak Dimusnahkan?

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi IV DPR Sudin heran dengan Badan Karantina Pertanian yang tak kunjung memusnahkan jahe impor ilegal. Produk ini tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Apalagi ada upaya tetap memaksakan agar jahe ilegal bisa masuk ke Indonesia.

“Pak Mentan, saya sangat tersinggung dengan kinerja anak buah Pak Menteri. Satu bulan lalu, saya sudah telepon Kepala Badan Karantina Pertanian (Ali Jamil) untuk memusnahkan jahe yang campur tanah,” tegas Sudin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sudin bilang, jahe yang masuk tidak memenuhi syarat ini jumlahnya cukup banyak dan tersebar di beberapa pelabuhan.

Sembilan kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 4 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Jahe tersebut sangat berbahaya jika sampai masuk ke pasaran.

“Coba kita pikirkan, alangkah bahayanya jahe campur tanah masuk ke Indonesia. Sebelumnya saya tahu, cuma saya diam saja. Saya sudah mengecek sampai hari ini 9 dari 4 (kontainer) belum dimusnahkan juga,” kesal Sudin.

Baca juga : Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Dede Yusuf: Asal Sesuai Prokes Dan Izin Pemda

Perilaku Badan Karantina Pertanian ini membuat politisi PDIP itu tidak tahu lagi harus ngomong bagaimana. Padahal, masalah jahe ilegal ini sejak sebulan lalu harus segera dimusnahkan. Jangan sampai barang ini keluar dari Karantina Pertanian yang justru sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

“Coba Pak Sekjen, tolong diperhatikan itu. Saya sudah dua kali ngomong loh. Ini yang sudah ketiga kalinya. Kalau tiga kalinya tidak dilaksanakan saya akan laporkan ke pihak yang berwenang,” warning Sudin.

Sudin juga sudah meminta Kementerian Pertanian segera membuat surat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar tidak serampangan mengeluarkan izin impor pangan.

“Jadi kalau (impor) jahe, ya jahe saja. Jahe yang bersih. Jangan ada tanahnya. Yang saya takutkan besok kalau impor jagung, jagungnya pakai bonggol,” kata Sudin.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo. Dia bersepakat jahe campur tanah yang kini tertahan di Badan Karantina Pertanian harus segera dimusnahkan atau segera dikembalikan ke negara asal.

Baca juga : Awasi Etika Anggota Dewan, MKD DPR Perlu Gandeng Parpol

Sebab, dalam Undang-Undang Pangan sudah jelas menjamin higienis dan kualitas mutu pangan termasuk dari importase pangan.

“Kalau ada impor yang memang komoditinya itu tidak terjamin kualitasnya, artinya melanggar undang-undang. Ada konsekuensi hukum dan ada sanksi pidana. Kalau memang ini terjadi kita harus berani ambil sikap melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan,” tegas Firman.

Sementara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan semua kontainer jahe ilegal tersebut masih stand by di Pelabuhan Tajung Priok dan Tanjung Perak. Syahrul menjamin akan langsung memimpin upaya pemusnahan jahe tersebut.

“Hanya saja ini membutuhkan biaya pemusnahan. Biasanya dikembalikan ke importir yang melakukan itu. Tapi sampai saat ini janji melakukan itu,” katanya.

Berdasarkan aturan, importir diberi kesempatan untuk melakukan pemusnahan sendiri atau kembalikan ke negara asal. Apalagi jahe yang ada di dua pelabuhan tersebut jumlahnya sangat besar.

Baca juga : Berantas Peredaran Narkoba, BNN Butuh Figur Pimpinan Tegas Dan Cerdas

Dia mengakui memang banyak rayuan kepada Kementan agar bisa loloskan jahe tersebut.

“Banyak gempuran untuk meloloskan itu. Demi Allah. Dan memang seperti itu yang ada. Dan memang tidak gampang untuk terus katakan tidak,” tambah Syahrul. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.