Awasi Etika Anggota Dewan, MKD DPR Perlu Gandeng Parpol

RM.id  Rakyat Merdeka - Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diharapkan mampu menegakkan etika yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. 

"Penerapan dan penegakan etika anggota dewan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Saya berharap seminar nasional ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial semata," kata Ketua DPR Puan Maharani.

Hal tersebut disampaikan Puan di acara Seminar Nasional MKD DPR, Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan, Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik di Birawa Assembly Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/3). 

Puan menyebutkan, pada dasarnya setiap partai politik telah memiliki kode etiknya masing masing. Oleh karenanya MKD DPR tidak bisa berjalan sendiri dalam menegakkan etika anggota dewan yang juga merupakan kader partai politik. 

Baca juga : Berantas Peredaran Narkoba, BNN Butuh Figur Pimpinan Tegas Dan Cerdas

"MKD harus bersama dengan pihak lainnya dengan berbagai elemen termasuk dengan parpol. Karena pada dasarnya setiap parpol memiliki kaderisasi yang di dalamnnya mengenai kewarganegaraan dan kode etik," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu pula, Puan menyampaikan, MKD DPR harus melakukan pengawasan sejak dini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota dewan. 

"MKD harus bisa mengawasi dan menjaga kehormatan dewan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan itu bisa dilakukan dengan membuatkan komitmen dengan partai politik juga," tuturnya.

Sementara itu, Ketua MKD DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy menyebutkan, MKD DPR memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan penegakan etika pejabat publik. Dalam hal ini, MKD DPR terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, maka dilakukan seminar sinergi penegakan etika kelembagaan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui peran partai politik.

Baca juga : Percepat Pendataan PTSL, Komisi II Puji Program Trisula BPN Jateng

"Ini upaya MKD untuk bersinergi, karena tugas dari MKD sangat berat, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait. Prinsipnya seminar ini adalah wujud dari komitmen untuk meningkatkan etika di tengah lembaga legislatif. Kegiatan ini adalah ikhtiar kami dalam meningkatkan fungsi MKD dan martabat atau keluhuran dari anggota DPR," paparnya. 

Aboe Bakar menuturkan, pada kekuasaan parlemen yang modern, terdapat kesadaran bersama mengenai perlunya kelembagaan etik parlemen yang independen dan profesional guna menjaga wibawa parlemen yang ditunjukkan oleh anggota parlemen. Karenanya diperlukan lembaga yang mengambil peran mengawasi dan menjaga harkat dan martabat dari lembaga parlemen semakin dibutuhkan. Di sinilah posisi strategis MKD DPR RI dalam mengawal marwah kelembagaan. 

MKD DPR, kata dia, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kerja sama penguatan. Sehingga diharapkan MKD DPR akan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu sinergi yang dilakukan MKD DPR RI adalah dengan partai politik, khususnya mahkamah partai.

"Mahkamah Partai memiliki peran dan kewenangan langsung yang tidak sekedar melakukan kinerja penindakan (eksekutorial) terkait berbagai perselisihan dalam ranah internal kepartaian. Tetapi juga memiliki strategi pengawasan dan pembinaan penegakan etika secara umum, agar perilaku internal kepartaian tidak berada dalam ruang yang berpotensi menyisakan perselisihan dari waktu ke waktu," ujarnya. 

Baca juga : Gus AMI: Negara Perlu Reorientasi Arah Politik Kesejahteraan

Aboe Bakar menilai, manajemen kepartaian diyakini mampu memberi dukungan signifikan pada pembentukan paradigma etis bagi pejabat publik, khususnya jabatan wakil rakyat. Selain itu, Aboe Bakar menyatakan MKD DPR saat ini bersifat pro aktif dalam upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman terhadap etika anggota dewan. "Jadi kami saat ini tidak hanya menunggu laporan masuk. Kami melakukan upaya preventif agat tidak terjadi pelanggaran etika."

Sementara itu, seminar nasional yang digelar MKD DPR RI dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama, hadir para pembicara di antaranya Andi Mattalatta, Fahri Hamzah, Abdul Chair Ramadhan, Komarudin Watubun, dan Viva Yoga Mauladi. Di sesi kedua yang mengakat tema soal penguatan kualitas perilaku etika kelembagaan wakil rakyat dan partai politik, hadir pembicara, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Baso, Albertina Ho, Johannes Haryatmoko, Adies Kadir, Hidayat Nur Wahid dan M Maulana Bungaran.

Sementara di sesi ketiga seminar, diselenggarakan penandatanganan kerja sama penegakan etika kelembagaan antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.