Ringankan Beban APBN, BUMN Perlu Gandeng Kelompok Tani Kelola Lahan Tidur

RM.id  Rakyat Merdeka - Antisipasi kekeringan dan rawan pangan terhadap dampak Pandemi Covid-19 yang masih meluas di berbagai negara telah diprediksi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) menjadi ancaman krisis pangan dunia.

Wakil Ketua DPR M Azis Syamsuddin mendorong pemerintah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah secara massal.  Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi beban APBN dalam yang selama ini terfokus pada stimulus  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan alokasi pagu anggaran sebesar sebesar Rp 699,43 triliun atau nyaris Rp 700 triliun.  

"Pemanfataan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Senin (29/3).  

Lahan tidur milik BUMN, dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok. Salah satunya menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat.  

Baca juga : DPR Dukung Polri Tumpas Teroris Sampai Ke Akarnya

"BUMN punya andil besar untuk ini. Kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya. Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estate boleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis. Tapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," paparnya.   

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani hingga petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara. Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng pemerintah daerah dalam mengakselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN).

Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada tahun 2021, terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN. Ini merupakan fakta, dari tahun 2020 ke 2021 beban APBN melonjak Rp 295,4 trilun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah di awal tahun 2021 yakni Rp 403,9 triliun.  

"Angkanya naik 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun. Kita tentu berharap langkah pemulihan, tidak hanya mengandalkan stimulus. Program padat karya dengan maksimalkan lahan tidur milik BUMN juga jadi solusi," jelasnya.     

Baca juga : Azis Syamsuddin: Muncul Sel Baru, Skema Teroris Berubah, Waspada!

Poin positif lainnya, sambung Azis, cara ini diyakini dapat memaksimalkan konsep refocussing dan penghematan pada setiap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dan kota. "Negara saat ini butuh anggaran besar untuk penanggulangan pandemi. Di satu sisi Kementerian Pertanian tetap harus terus menyiapkan pangan, di sisi lain ada sektor yang tidak tergarap. Ini celah, agar di tengah kondisi saat ini, kita bisa meningkatkan kemandirian," ungkap Azis.  

Dengan adanya pemanfaatan lahan tidur milik BUMN, ini juga bagian dari upaya mendukung Kementerian Pertanian untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alsintan agar terjaga dengan baik. 

"Insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi, diharapkan menjaga semangat untuk bertani. Sementara perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang tersedia, tidak lagi membuat kekhawatiran. Maka intervensi BUMN sangat dibutuhkan," imbaunya.  

Terakhir, Azis juga merespon penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berulangkali meminta BUMN memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Baik lahan yang akan dibuka sebagai areal persawahan maupun lahan basah atau gambut.   Pendampingan ini penting agar masyarakat mengerti bagaimana membuat lahannya menjadi produktif.

Baca juga : Legislator Golkar Supriansa Kutuk Bom Bunuh Diri Di Makassar

Sementara BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga pemerintah daerah juga diuntungkan dengan ketersediaan stok dan menahan lonjakan harga.    "Skema ini bisa kita tiru dari negara serumpun kita Malaysia. Kendali pengembangan lahan BUMN-nya dilakukan oleh Federal Land Development Authority (FELDA). Lembaga ini menjadi semacam bapak angkat bagi masyarakat Malaysia dalam mengelola lahannya," pungkas Azis Syamsuddin. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.