BUMDes Belum Optimal, DPR Dorong Tambah Akses Permodalan Dan Teknologi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Hamid Noor Yasin menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus terus diperkuat untuk membangkitkan perekonomian warga desa. Jumlah BUMDes yang direncanakan ditambah oleh pemerintah, memang patut diapresiasi. Diketahui, rencananya pada 2021 ini, pemerintah menargetkan penambahan sebanyak 1.250 BUMDes.

Namun, persoalan yang membelit BUMDes juga harus diperhatikan. "Kita patut mengapresiasi rencana tersebut. Namun, pada kenyataannya selama ini pembentukan BUMDes bukan tanpa masalah. Pada 2019 sebelum pandemi Covid-19 terdapat 2.188 BUMDes yang mangkrak," ujar Hamid dalam keterangan persnya, Kamis (25/3).  

Baca juga : Gus AMI Dorong Implementasi UU Pesantren Lewat Perda

Hamid menambahkan, ada 1.670 BUMDes lagi yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Menurutnya, kegagalan ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan dan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, dibutuhkan pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus BUMDes dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal.  

Dikemukakan Anggota Fraksi PKS DPR itu, sulitnya menemukan potensi desa juga merupakan kendala dalam pengembangan BUMDes. Ini lantaran menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Akses permodalan merupakan masalah klasik yang selalu ada. Banyak desa ingin maju dengan BUMDes akhirnya gagal karena sulit mengakses permodalan.

Baca juga : Kendalikan Harga Pangan!

Demikian pula, sambung legislator dapil Jawa Tengah V ini, masalah bahan baku, teknologi, serta peralatan pendukung sangat dibutuhkan bagi BUMDes yang menjadikan sektor produksi sebagai inti bisnisnya.

Sementara persoalan terakhir yakni masalah promosi. BUMDes kerap kesulitan menjual produknya. Pemerintah harus melihat semua problematika BUMDes dan menyelesaikannya secara komprehensif.  

Baca juga : Puan Apresiasi Lomba Karya Jurnalistik KWP Angkat Peran DPR Di Tengah Pandemi

"Selain memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, perlu juga disediakan kemudahan akses kepada modal dan bahan baku serta promosi melalui sistem yang terintegrasi. Kemudahan akses ini diperlukan untuk membantu BUMDes agar mandiri dengan mencari segala sesuatu yang dibutuhkan melalui sistem tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan BUMDes terhadap bantuan dari pemerintah," pungkas Hamid. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.