Cetak Pelajar Pancasila, Kemendikbud Harus Geber Sosialisasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira menyarankan, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim agar gencar mensosialisasikan Program Sekolah Penggerak. Dengan begitu, keinginan Nadiem mencetak Pelajar Pancasila bisa berjalan mulus. 

Awal Februari lalu, Nadiem meluncurkan Program Sekolah Penggerak. Tujuan program ialah menghasilkan Pelajar Pancasila. Sejak diluncurkan, sejumlah sekolah mulai mendaftar mengikuti. 

Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira memaklumi, kalau belum banyak sekolah yang mengikuti program tersebut. Kata dia, dari hasil rapat dengan Kemendikbud baru-baru ini, ada banyak sekolah dan kepala daerah yang tidak mengetahui detail program tersebut. Akibatnya, banyak kepala daerah tidak mengikuti program tersebut. 

Baca juga : PKS Ogah Pembayaran THR 2021 Dicicil Lagi

Menurut dia, banyak sekolah tidak mengikuti karena tidak memahami kriteria atau syarat yang diperlukan mengikuti program tersebut. Karena itu, ini pekerjaan rumah bagi Mas Menteri agar memassifkan sosialisasi.

"Kementerian harus gencar melakukan sosialisasi. Bagaimana kriteria sekolah yang diperlukan, dan sebagainya. Sehingga sekolah mengetahui dan memahami betul bagaimana prosedur dan mekanisme dan apa konsekuensinya ketika mendaftar," kata Andreas, saat berbincang dengan wartawan Selasa (30/3). 

Dengan sosialisasi yang massif, sekolah dan pemerintah daerah lebih paham mengenai konsekuensi program tersebut. Dia yakin, jika sudah paham program ini akan banyak diikuti. Karena tujuan akhir program tersebut adalah membangun karakteristik Pelajar Pancasila, yang salah satunya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 

Baca juga : Ringankan Beban APBN, BUMN Perlu Gandeng Kelompok Tani Kelola Lahan Tidur

Politisi PDIP asal Nusa Tenggara Timur ini memahami kalau belum banyak sekolah mengikuti program ini. Dia bilang, saat ini banyak program baru yang diluncurkan Kemendikbud. "Kita beri waktu untuk mensosialisasikan," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, Sekolah Penggerak memang baru dibuka di 111 Kab/Kota, di 34 provinsi. Hal ini didasarkan pada sejumlah kriteria dan kesanggupan Pemda untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaannya.

"Tahun ini baru 2500 sekolah sebagai piloting, dan tahun depan akan bertambah sekitar 10.000 sekolah, demikian seterusnya dilakukan bertahap, sampai seluruh kabupaten/kota tercakup semuanya," kata Hetifah, kepada wartawan.

Baca juga : DPR Dukung Polri Tumpas Teroris Sampai Ke Akarnya

Politikus asal Golkar ini berjanji akan terus memantau progres dan pelaksanaannya di lapangan. Jika ada masalah akan dicari solusi dan dijadikan bahan untuk penyempurnaan.

Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo berharap dengan keberadaan Sekolah Penggerak itu para guru makin massif menggaungkan pembiasaan nilai Pancasila kepada seluruh peserta didik. Dengan begitu, bisa menjadi habituasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Benny mengatakan, kekhawatiran sama juga dialami para tenaga pendidik. Yaitu tingkat intoleransi dan kekerasan akibat isu identitas yang berkembang ke arah yang makin memprihatinkan. Karena itu, Benny menanggap, perlu adanya perubahan paradigma pendidikan karakter.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.